The repository administrator has not yet configured an RDF license.
TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENETAPAN UPAH MINIMUM PERMENAKERTRANS NOMOR 17 TAHUN 2005 (STUDI TERHADAP PASAL 2 AYAT 1 DAN 2)
Pengupahan merupakan masalah yang sangat krusial dalam bidang ketenagakerjaan dan bahkan apabila tidak profesional dalam menangani pengupahan tidak jarang menjadi potensi permasalahan serta mendorong timbulnya mogok kerja atau unjuk rasa. Penanganan pengupahan ini tidak hanya menyangkut aspek teknis dan aspek ekonomi saja, tetapi juga aspek hukum yang mendasari bagaimana hal-hal yang berkaitan dengan pengupahan itu dilaksanakan dengan aman dan benar berdasarkan perundang-undangan yang berlaku. Pada prinsipnya, sistem penetapan upah minimum dilakukan untuk mengurangi ekploitasi atas buruh. Terbitnya Peraturan Menteri tenaga kerja dan transmigrasi Nomor 17 Tahun 2005 tentang Komponen dan Pelaksanaan Tahapan Pencapaian Kebutuhan Hidup Layak (KHL), secara otomatis mendongkrak upah minimum yang berlaku selama ini. KHL di sini ditentukan mutlak dari hasil \'survei harga\' yang dilakukan oleh tripartit (Pekerja, Pemerintah dan Pengusaha) dengan melibatkan BPS (Badan Pusat Statistik). Kemudian Dewan Pengupahan atau Pemerintah (Gubernur atau Bupati), menjadikannya sebagai salah pedoman untuk menetapkan upah minimum, selain dari pertimbangan produktivitas, pertumbuhan ekonomi dan usaha yang paling tidak mampu. Kendati diatur Permennakertrans, penentuan upah minimum ini masih melalui proses berliku dan panjang. Berangkat dari latar masalah di atas, penyusun tertarik mengkaji dan memahami tentang Bagaimana Tinjauan Hukum Islam terhadap Penetapan Upah Minimum Studi Analisis Permennakertrans No- 17 Tahun 2005, Pasal (1) dan (2). Adapun tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah untuk menganalisis, menjelaskan dan menyimpulkan tentang perspektif hukum Islam terhadap pencapaian kebutuhan hidup layak dalam menetapkan upah minimum. Penelitian ini bersifat penelitian pustaka (library research) dan pendekatan yang digunakan dalam penelitan ini adalah pendekatan normatif yaitu menjelaskan masalah yang dikaji dengan norma atau hukum melalui teks-teks al-Qur\'an, Hadis dan kaidah-kaidah fiqh, sebagai penegasan maupun pemikiran manusia sendiri yang terformulasi dalam fiqh. Dalam konsep Islam, melindungi hak pekerja dari segala gangguan yang dilakukan oleh majikannya (pengusaha) merupakan sebuah kewajiban. Islam juga menegaskan dan mewajibkan para majikan agar menetapkan upah minimum yang harus dapat menutupi kebutuhan-kebutuhan dasar hidup pekerja, termasuk makanan, pakaian, perumahan, pendidikan, kesehatan, dan lain-lain, agar para pekerja dapat menikmati taraf hidup yang layak. Namun, penyediaan kebutuhan-kebutuhan dasar ini, sebenarnya sudah menjadi tanggungjawab negara untuk memenuhinya. Sudah tugas negara untuk menentukan kebijakannya dengan menetapkan upah minimum bagi warga negaranya pada suatu tingkat yang membuat warganya (baca: pekerja) mampu memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasarnya, hingga tercapai pada taraf kelayakan hidup, baik langsung maupun tidak langsung.
HTML Summary of #3582 TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENETAPAN UPAH MINIMUM PERMENAKERTRANS NOMOR 17 TAHUN 2005 (STUDI TERHADAP PASAL 2 AYAT 1 DAN 2)