@phdthesis{digilib35879,
           month = {December},
           title = {DIMENSI SPIRITUAL DALAM SISTEM PEMERINTAHAN
PERSPEKTIF ISLAM},
          school = {UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA},
          author = {NIM.0037 0542 M. Arief Suhaimi},
            year = {2005},
            note = {Ors. Rizal Qosim, M.Si.},
        keywords = {Iran, pemerintahan islam},
             url = {https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/35879/},
        abstract = {Se{\texttt{\char126}}arang i.ni banyak negara di selurub dunia menggunakan sistem
demokras1 se baga{\texttt{\char126}} {\texttt{\char126}}azhab pemeri{\texttt{\char126}}tahannya, akan tetapi banyak negara yang
me?{\texttt{\char126}}g{\texttt{\char126}}ku n:ie11:1aka1 s1tem demokras1, tetapi negara tersebut tidak melaksanakan
{\texttt{\char126}}enn{\texttt{\char126}}1p-prms1p demokrasi secara benar dan haqiqj. Negara demokrasi di
1dent1kkan d{\texttt{\char126}}ngan negara yang bebas, kekuasaan berada di tangan rakyat dan
be1?corak ras1onal ka.rena. m.embe{\texttt{\char126}}ika{\texttt{\char126}} {\texttt{\char126}}ebebasan yang mutJak kepada manusia.
{\texttt{\char126}}egara yang men\_1punya1 d1mens1 spmtual seperti negara RepubJik Islam Iran
d{\texttt{\char126}}katak.an {\texttt{\char126}}e?aga1 negar{\texttt{\char126}} yan.g anti demokrasi karena masih menggunakan
d1me{\texttt{\char126}}s1 spmtual dan {\texttt{\char126}}1mens1 agama dalam menjalankan pemerintahannya.
Mesk1pun negara Repubhk Islam L?an menggunakan elemenl-element demokrasi
akan tetapi tetap saja negara ini dikatakan sebagai negara anti demokrasi da{\texttt{\char126}}
negara otoriter. Pemerintahan wilayat al-Faqih yang menempatkan para ahli
hukum agama Isam (syari'at Islam) disinyalir sebagai negara tradisional yang
ingin melanggengkan sistem feodal dan s istem otoritarianisme dalam suatu
pemerintahan.
Klaim-klaim negara-negara yang memakai sistem demokrasi bahwa negara
Iran anti terhadap demokrasi dan ingin melanggengkan pemerintahan feodal
menurut hemat penyusun adalah klaim sepihak yang tidak memperhatikan kondisi
sosial polilik dan geografis yang ada di negara tersebut. Sela.in itu, UndangUndang
dan konstitusi Iran j uga bukanlah konstitusi yang anti terhadap
domokrasi karena dalam undang-undang maupun konstitusi Iran juga memberikan
kebeba an terhadap warga negaranya untuk menentukan kebijakan negara serta
untuk memilih bentuk negara yang diinginkan.
Kalau melihat Undang-Undang dan Konstitu i Iran, tidak s pantasnya
sistem pemerintahan spiritual di Iran dikatakan sebagai s istem pemerintahan yang
anti tehadap demokrasi, karena {\ensuremath{<}}la.lam konstitu i Iran j uga diatur t ntang
pembagian kekuasaan, pemilu yang jujur, adil dan terbuka yang sesuai dengan
nilai-nilai moral agama Islam.
Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji lebih {\ensuremath{<}}la.lam tentang spiritualisme
{\ensuremath{<}}la.lam sistem pemerintahan wilayat al-Faqih apakah sistem pemerintahan tersebut
sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam syari'at Islam atau tidak serta
sejauh mana sistem pemerintahan spiritual tersebut merealisasikan nilai-nilai
yang ada {\ensuremath{<}}la.lam sstem demokrasi. Menurut keyakinan penyusun, tidak selamanya
suatu sistem pemerintahan yang bercoak spiritual selalu anti terhadap demokrasi
karena Islam sendiri juga mempunyai nilai-nilai moral yang sangat sesuai dengan
nilai-nilai ada {\ensuremath{<}}la.lam sistem demokras!.
Dalam sejarah politik Ba.rat, memang sistem pemerintahan yang
berdimensi spiritual telah membawa kemunduran peradaban Barnt dan telah
menenggelamkan khazanah intelektualitas Barat, akan tetapi dalam sejarah politik
Islam justru pemerintahan spiritual- telah menjadikan peradaban Islam berada
{\ensuremath{<}}la.lam zaman keemasan, lantas bagimanakah sistem pemerintahan Iran yang
mengaku sebagai sistem pemerintahan yang berdimensi spiritual, apakah akan
membawa kemajuan a.tau kemunduran dalam peradaban negara Islam Iran ini.
Penyusun melihat pasca revolusi negara Islam ini justru menunjukkan kemajuan
peradaban daripada saat negara ini dipimpin oleh rezim Pahlevi.}
}