eprintid: 35879 rev_number: 10 eprint_status: archive userid: 12259 dir: disk0/00/03/58/79 datestamp: 2019-07-19 02:13:07 lastmod: 2019-07-19 02:13:07 status_changed: 2019-07-19 02:13:07 type: thesis metadata_visibility: show creators_name: M. Arief Suhaimi, NIM.0037 0542 title: DIMENSI SPIRITUAL DALAM SISTEM PEMERINTAHAN PERSPEKTIF ISLAM ispublished: pub subjects: jin_sy divisions: jur_jsi full_text_status: restricted keywords: Iran, pemerintahan islam note: Ors. Rizal Qosim, M.Si. abstract: Se~arang i.ni banyak negara di selurub dunia menggunakan sistem demokras1 se baga~ ~azhab pemeri~tahannya, akan tetapi banyak negara yang me·~g~ku n:ie11:1aka1 s1tem demokras1, tetapi negara tersebut tidak melaksanakan ~enn~1p-prms1p demokrasi secara benar dan haqiqj. Negara demokrasi di 1dent1kkan d~ngan negara yang bebas, kekuasaan berada di tangan rakyat dan be1·corak ras1onal ka.rena. m.embe~ika~ ~ebebasan yang mutJak kepada manusia. ~egara yang men_1punya1 d1mens1 spmtual seperti negara RepubJik Islam Iran d~katak.an ~e?aga1 negar~ yan.g anti demokrasi karena masih menggunakan d1me~s1 spmtual dan ~1mens1 agama dalam menjalankan pemerintahannya. Mesk1pun negara Repubhk Islam L·an menggunakan elemenl-element demokrasi akan tetapi tetap saja negara ini dikatakan sebagai negara anti demokrasi da~ negara otoriter. Pemerintahan wilayat al-Faqih yang menempatkan para ahli hukum agama Isam (syari'at Islam) disinyalir sebagai negara tradisional yang ingin melanggengkan sistem feodal dan s istem otoritarianisme dalam suatu pemerintahan. Klaim-klaim negara-negara yang memakai sistem demokrasi bahwa negara Iran anti terhadap demokrasi dan ingin melanggengkan pemerintahan feodal menurut hemat penyusun adalah klaim sepihak yang tidak memperhatikan kondisi sosial polilik dan geografis yang ada di negara tersebut. Sela.in itu, UndangUndang dan konstitusi Iran j uga bukanlah konstitusi yang anti terhadap domokrasi karena dalam undang-undang maupun konstitusi Iran juga memberikan kebeba an terhadap warga negaranya untuk menentukan kebijakan negara serta untuk memilih bentuk negara yang diinginkan. Kalau melihat Undang-Undang dan Konstitu i Iran, tidak s pantasnya sistem pemerintahan spiritual di Iran dikatakan sebagai s istem pemerintahan yang anti tehadap demokrasi, karena