@phdthesis{digilib36012,
           month = {April},
           title = {TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP DASAR DAN
PERTIMBANGAN HAKIM TENTANG PROBLEMATIKA PERCERAIAN
KELUARGA TENAGA KERJA INDONESIA (TKI) DI PENGADILAN
AGAMA TRENGGALEK TAHUN 2018},
          school = {UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA},
          author = {15350052 NIROINI PRIMASARI},
            year = {2019},
            note = {YASIN BAIDI, S.AG., M.AG},
        keywords = {Pertimbangan Hakim, Perceraian, TKI.},
             url = {https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/36012/},
        abstract = {Keluarga merupakan lembaga sosial terkecil dalam masyarakat. Keluarga
dapat dibentuk melalui suatu perkawinan. Tujuan perkawinan adalah membina
rumah tangga yang sakinah mawaddah wa rahmah. Ketika rumah tangga
mengalami perselisihan, pertengkaran bahkan sampai berujung pada perceraian,
maka tujuan perkawinan belum terpenuhi. Perceraian di Pengadilan Agama
Trenggalek tahun 2018 sebanyak 1697 perkara. Penyebab perceraian tersebut di
antaranya adalah terpisahnya pasangan suami istri karena menjadi Tenaga Kerja
Indonesia. Terdapat 150 kasus perceraian TKI di Pengadilan Agama Trenggalek
selama tahun 2018. Berdasarkan banyaknya perkara perceraian TKI yang masuk
di Pengadilan Agama Trenggalek, maka menarik untuk diteliti mengenai dasar
dan pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara peceraian TKI serta
tinjauannya dalam hukum Islam.
Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (field research).
Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan
metode induktif, yaitu penelitian ini diambil dari data yang diperoleh dan
dipelajari (kualitatif), kemudian dianalisis untuk memperoleh kesimpulan umum
(induktif). Penyusun menggunakan sifat penelitian preskriptif, yaitu penelitian ini
bertujuan untuk memberikan gambaran atau merumuskan suatu permasalahan
sesuai dengan keadaan atau fakta yang ada, kemudian dianalisis dengan
pendekatan normatif dan yuridis untuk mengambil suatu kesimpulan.
Berdasarkan hasil penelitian, penyusun dapat mengambil kesimpulan
bahwa, dasar dan pertimbangan hakim dalam memutus perceraian TKI terdapat
pada UU No. 1 Tahun 1974 Pasal 39 ayat (2) dan Pasal 19 PP Nomor 9 Tahun
1975 tentang Pelaksanaan UUP No. 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 116 Kompilasi
Hukum Islam. Pertimbangan hakim dalam perkara ini adalah salah satu pihak
meninggalkan selama dua tahun berturut-turut, serta perselisihan yang disebabkan
oleh berbagai hal, di antaranya tidak terpenuhinya nafkah lahir dan batin,
penyalahgunaan harta untuk keperluan yang tidak di perlukan, adanya gangguan
pihak ketiga, serta pergeseran tanggung jawab dalam pemenuhan hak dan
kewajiban antara suami dan istri. Dalam pertimbangan tersebut, sesuai dengan
kaidah ?suatu bahaya harus dihilangkan? juga dikhawatirkan timbul bahaya yang
lebih besar apabila keluarga tersebut masih dipertahankan. Oleh karena itu, dasar
dan pertimbangan hakim dalam memutus perceraian TKI tersebut telah sesuai
dengan dasar normatif dan yuridis dengan mengutamakan asas kemaslahatan.}
}