<> "The repository administrator has not yet configured an RDF license."^^ . <> . . . "SYARAT DOMISILI SATU TAHUN BAGI CALON KEPALA DESA\r\nPERSPEKTIF MAṢLAḤAH\r\n(STUDI TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI\r\nNOMOR 128/PUU-XIII/2015 DAN PASAL 33 HURUF g UU NOMOR 6\r\nTAHUN 2014)"^^ . "Desa sebagai entitas terkecil dari suatu pemerintahan negara yang memiliki peran penting untuk mensukseskan pembangunan nasional. Karena itulah, eksistensi desa tetap tidak dapat dilepaskan dari pengaturan pemerintah pusat dan diakomodir keberadaannya melalui Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa. Asosiasi Perangkat Desa Seluruh Indonesia (APDESI) mengajukan judicial review terhadap salah satu pasal yang dianggap inkonstitusional di dalam UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa yaitu Pasal 33 hurruf g, yang menyatakan “calon kepala desa wajib memenuhi persyaratan: terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal di desa setempat paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran”. Ketentuan tersebut dianggap memangkas hak banyak penduduk yang ingin berkarya menjadi kepala desa namun belum sampai tahun domisilinya.\r\nBerdasarkan penjabaran diatas maka penulis mengambil rumusan permasalahan sebagai berikut: Bagaimana Proses dan Pertimbangan Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 128/PUU-XIII/2015 Perspektif Maṣlaḥah? Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan study pustaka. Sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif-analisis yaitu peneliti berusaha mendeskripsikan, menguraikan, serta menganalisis persoalan yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Dengan sumber utamanya UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 128/PUU-XIII/2015. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan maṣlaḥah.\r\nHasil penelitian menunjukkan bahwa, Pertimbangan Hakim Mahkamah Konstitusi terkait dengan penghapusan persyaratan harus terdaftar sebagai penduduk dan berdomisili 1 tahun sebelum pendaftaran bagi calon kepala desa tidak mengandung maṣlaḥah dharūriyyah. Jika posisi pemerintahan desa di isi oleh orang yang tidak berasal atau berdomisili di desa tersebut serta tidak mengetahui seluk beluk dari desa tersebut, bisa menimbulkan penyalahgunaan wewenang dan bisa menimbulkan konflik horizontal menyebabkan ketidakteraturan di dalam administrasi kependudukan dan potensial terjadinya gesekan sosial yang tajam. Kedudukan desa saat ini adalah Subjek Pembangunan, di dalam UU Nomor 6 Tahun 2014 terdapat asas rekognisi dan subsidiaritas. Semestinya, Pertimbangan Hakim Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 128/PUU-XIII/2015 tidak menyamakan rezim pemilihan kepala desa dengan rezim pemerintahan daerah. Pertimbangan dalam Pasal 33 huruf g Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 yang mempunyai persyaratan dalam pengangkatan calon kepala desa, yaitu harus terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal paling kurang satu tahun sebelum pendaftaran, telah sesuai dalam maṣlaḥah dharūriyyah. Dengan persyaratan tersebut dimaksudkan untuk memastikan calon kepala desa memahami karakter dan kultur masyarakat desa."^^ . "2019-05-06" . . . . "UIN SUNAN KALIJAGA"^^ . . . "FAKULTAS SYARI’AH DAN HUKUM, UIN SUNAN KALIJAGA"^^ . . . . . . . . . "15370069"^^ . "FITRI NUR HANDAYANI"^^ . "15370069 FITRI NUR HANDAYANI"^^ . . . . . . "SYARAT DOMISILI SATU TAHUN BAGI CALON KEPALA DESA\r\nPERSPEKTIF MAṢLAḤAH\r\n(STUDI TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI\r\nNOMOR 128/PUU-XIII/2015 DAN PASAL 33 HURUF g UU NOMOR 6\r\nTAHUN 2014) (Text)"^^ . . . . . "15370069_BAB-1_IV-atau-V_DAFTAR PUSTAKA.pdf"^^ . . . "SYARAT DOMISILI SATU TAHUN BAGI CALON KEPALA DESA\r\nPERSPEKTIF MAṢLAḤAH\r\n(STUDI TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI\r\nNOMOR 128/PUU-XIII/2015 DAN PASAL 33 HURUF g UU NOMOR 6\r\nTAHUN 2014) (Text)"^^ . . . . . "SYARAT DOMISILI SATU TAHUN BAGI CALON KEPALA DESA\r\nPERSPEKTIF MAṢLAḤAH\r\n(STUDI TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI\r\nNOMOR 128/PUU-XIII/2015 DAN PASAL 33 HURUF g UU NOMOR 6\r\nTAHUN 2014) (Other)"^^ . . . . . . "lightbox.jpg"^^ . . . "SYARAT DOMISILI SATU TAHUN BAGI CALON KEPALA DESA\r\nPERSPEKTIF MAṢLAḤAH\r\n(STUDI TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI\r\nNOMOR 128/PUU-XIII/2015 DAN PASAL 33 HURUF g UU NOMOR 6\r\nTAHUN 2014) (Other)"^^ . . . . . . "preview.jpg"^^ . . . "SYARAT DOMISILI SATU TAHUN BAGI CALON KEPALA DESA\r\nPERSPEKTIF MAṢLAḤAH\r\n(STUDI TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI\r\nNOMOR 128/PUU-XIII/2015 DAN PASAL 33 HURUF g UU NOMOR 6\r\nTAHUN 2014) (Other)"^^ . . . . . . "medium.jpg"^^ . . . "SYARAT DOMISILI SATU TAHUN BAGI CALON KEPALA DESA\r\nPERSPEKTIF MAṢLAḤAH\r\n(STUDI TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI\r\nNOMOR 128/PUU-XIII/2015 DAN PASAL 33 HURUF g UU NOMOR 6\r\nTAHUN 2014) (Other)"^^ . . . . . . "small.jpg"^^ . . . "SYARAT DOMISILI SATU TAHUN BAGI CALON KEPALA DESA\r\nPERSPEKTIF MAṢLAḤAH\r\n(STUDI TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI\r\nNOMOR 128/PUU-XIII/2015 DAN PASAL 33 HURUF g UU NOMOR 6\r\nTAHUN 2014) (Other)"^^ . . . . . . "lightbox.jpg"^^ . . . "SYARAT DOMISILI SATU TAHUN BAGI CALON KEPALA DESA\r\nPERSPEKTIF MAṢLAḤAH\r\n(STUDI TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI\r\nNOMOR 128/PUU-XIII/2015 DAN PASAL 33 HURUF g UU NOMOR 6\r\nTAHUN 2014) (Other)"^^ . . . . . . "preview.jpg"^^ . . . "SYARAT DOMISILI SATU TAHUN BAGI CALON KEPALA DESA\r\nPERSPEKTIF MAṢLAḤAH\r\n(STUDI TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI\r\nNOMOR 128/PUU-XIII/2015 DAN PASAL 33 HURUF g UU NOMOR 6\r\nTAHUN 2014) (Other)"^^ . . . . . . "medium.jpg"^^ . . . "SYARAT DOMISILI SATU TAHUN BAGI CALON KEPALA DESA\r\nPERSPEKTIF MAṢLAḤAH\r\n(STUDI TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI\r\nNOMOR 128/PUU-XIII/2015 DAN PASAL 33 HURUF g UU NOMOR 6\r\nTAHUN 2014) (Other)"^^ . . . . . . "small.jpg"^^ . . "HTML Summary of #36102 \n\nSYARAT DOMISILI SATU TAHUN BAGI CALON KEPALA DESA \nPERSPEKTIF MAṢLAḤAH \n(STUDI TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI \nNOMOR 128/PUU-XIII/2015 DAN PASAL 33 HURUF g UU NOMOR 6 \nTAHUN 2014)\n\n" . "text/html" . . . "Hukum Tata Negara" . .