%A NIM: 14360012 NURMA AUDINA
%O Dr. LINDRA DARNELA, S.Ag., M.Hum.
%T PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN DALAM
PELANGGARAN HAM BERAT
( TINJAUAN HUKUM NASIONAL DAN INTERNASIONAL)
%X Setiap kejahatan yang terjadi pasti akan menimbulkan kerugian
terutama bagi pihak korban. Korban kejahatan khususnya korban
pelanggaran HAM berat harus menanggung kerugian karena kejahatan
yang diterimanya baik itu secara materiil maupun non materiil. Namun
dalam penyelesain perkara pidana banyak dari korban yang kurang
mendapatkan perlindungan hukum yang memadai. Salah satu bentuk
perlindungan terhadap korban kejahatan pelanggaran HAM dan
merupakan hak dari seseorang yang menjadi korban tindak pidana
adalah untuk mendapatkan kompensasi, restitusi dan rehabilitasi baik
itu dari ranah hukum nasional maupun internasional. beberapa
peraturan di Indonesia yang mengatur mengenai pemberian
kompensasi, restitusi dan rehabilitasi, misalnya KUHAP, Undangundang
Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, Undangundang
Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang
Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban,
Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2002 tentang Kompensasi,
Restitusi dan rehabilitasi Terhadap Korban Pelanggaran HAM Berat.
Adapun dalam hukum internasional terdapat beberapa instrument
internasional yaitu Statuta Roma 1998, Kovenan Hak Sipil dan Politik
Pasal 9 (5), Piagam Afrika mengenai Hak Asasi Manusia dan Rakyat
Pasal 21 (2). Adapun yang menjadi permasalahan dalam skripsi ini
adalah apa persamaan dan perbedaan konsep perlindungan hukum
terhadap korban pelanggaran HAM berat dalam hukum nasional dan
internasional serta apakah mekanisme perlindungan yang dilakukan
telah sesuai dengan peraturan yang berlaku?
Menjawab rumusan permasalah tersebut, digunakan penelitian
kepustakaan (library search) dengan berdasarkan studi kepustakaan
dan pendekatan yuridis-normatif. Setelah data dari kepustakaan
terkumpul, maka dilanjutkan analisis dan komparasi dengan
menggunakan teori M q ṣid sy-sy r h untuk menjawab rumusan
masalah tersebut.
Hasil penelitian menyebutkan bahwa pengaturan mengenai
bentuk perlindungan hukum nasional bagi korban pelanggaran HAM
berat terkait kompensasi, restitusi dan rehabilitasi belum dapat
dijalankan karena mekanisme pengaturannya belum diatur secara jelas
dan belum memenuhi standar internasional yang sesuai dengan pengaturan mengenai mekanisme pemberian perlindungan bagi korban
dalam Statuta Roma, yang dapat menjamin korban dalam mendapatkan
penggantian kerugian secara materiil dan imateriil. Namun peraturan
yang diatur tentang perlindungan korban pelanggaran HAM berat baik
itu dalam hukum nasional maupun internasional apabila dihubungkan
dengan teori M q ṣid sy-sy r h sebenarnya telah mencakup secara
keseluruhan yang berkaitan dengan Ḥifẓ An-nafs, Ḥifẓ l-m l d n Ḥifẓ
Al-„ ql.
Keywords: Perlindungan korban, Pelanggaran HAM Berat, Hukum
Nasional, Hukum Internasional.
%K Perlindungan korban, Pelanggaran HAM Berat, Hukum
Nasional, Hukum Internasional.
%D 2019
%I UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
%L digilib36131