@phdthesis{digilib36132,
           month = {May},
           title = {HUKUM TIDAK MENYALATKAN MAYIT PELAKU
KORUPSI:
STUDI PERBANDINGAN MAZHAB SYAFI?I DAN MAZHAB
HAMBALI},
          school = {UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA},
          author = {NIM: 15360023 LUKMAN FARISI},
            year = {2019},
            note = {FUAD MUSTAFID, S.Ag., M.Ag.},
        keywords = {Mazhab Syafi?i, Mazhab Hambali, tidak menyalatkan
mayit pelaku korupsi},
             url = {https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/36132/},
        abstract = {Pelaku tindak pidana korupsi sangat menimbulkan kerugian
bagi masyarakat, baik mereka menyadarinya atau tidak. Sanksi untuk
koruptor secara yuridis telah dipaparkan dalam Undang-undang tindak
pidana korupsi. Sementara sanksi sosial terhadap pelaku tindak pidana
korupsi dapat kita jumpai dalam suatu hadis nabi saat perang Khaibar,
yakni Rasul tidak berkenan untuk menyalatkan pelaku korupsi tersebut
dan memerintahkan para sahabat untuk menyalatkan jenazahnya,
namun ternyata ada perbedaan pemahaman hukum antara Mazhab
Hambali dan Mazhab Syafi?i terkait hadis tersebut. Hal ini menjadi
menarik untuk diteliti dari sisi apa saja yang berbeda dari pandangan
kedua mazhab tersebut dan hal apa saja yang melatarbelakangi
perbedaan pandangan kedua mazhab tersebut terkait hukum tidak
menyalatkan mayit pelaku korupsi.
Sifat penelitian ini ialah deskriptif analitis. Sementara jenis dari
penelitiannya ialah library research atau penelitian kepustakaan,
sedangkan teknis analisis data yang penulis gunakan ialah analisis
komparatif dengan pendekatan u l fikih. Dalam penelitian ini teori
yang digunakan ialah Al-ikhtil{\^a}f f {\^i} fahmi an-na , qiyas adna, dan
, yakni terjadinya perbedaan pendapat antara Mazhab
Hambali dan Mazhab Syafi?i disebabkan oleh berbedanya mereka
dalam cara memahami hadis di perang Khaibar tersebut.
Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Mazhab Syafi?i
berpendapat bahwa mayit pelaku korupsi (muslim) tetap memiliki hak untuk disalatkan, sebagaimana jenazah yang lain, baik itu oleh para
tokoh dan pemuka agama maupun rakyat biasa. Hal ini berbeda dengan
pandangan Mazhab Hambali yang berpendapat bahwa mayit pelaku
korupsi (muslim) boleh disalatkan bagi sekalian umat muslim, kecuali
para tokoh dan pemuka agama. Adapun yang menjadi penyebab
berbedanya pendapat kedua mazhab di atas adalah perbedaan
pemahaman dan penafsiran terhadap sebuah hadis nabi tentang
wafatnya salah seorang sahabat nabi di dalam medan perang Khaibar.
Mazhab Syafi?i memahami hadis tersebut bahwa Rasulullah
Muhammad SAW. enggan untuk menyalatkan mayit/jenazah pelaku
penggelapan atau korupsi pada hadis di atas ialah hanya dikhususkan
kepada nabi seorang, sehingga selain Nabi Muhammad SAW. tetap
menyalatkan mayit/jenazah tersebut. Hal ini dibuktikan dengan
perintahnya yang berbunyi s oll ? l so b m (salatilah jenazah
kawan kalian!) kepada para sahabat agar tetap menyalatkan
mayit/jenazah pelaku korupsi tersebut. Sementara itu Mazhab Hambali
memahami hadis tersebut bahwasanya kalimat ll ? l b m
(Salatilah jenazah kawan kalian!) adalah perintah bagi seluruh umat
Islam untuk menyalatkan jenazah seorang muslim, sedangkan tidak
menyalatkannya Nabi Muhammad atas sahabat pelaku korupsi tersebut
adalah isyarat (yang hanya dikhususkan) bagi para tokoh dan pemuka
agama saja, supaya tidak menyalatkan mayit pelaku korupsi tersebut.
Kata kunci: Mazhab Syafi?i, Mazhab Hambali, tidak menyalatkan
mayit pelaku korupsi}
}