@phdthesis{digilib36154,
           month = {April},
           title = {FUNGSI PENGHULU TERHADAP WALINAGARI DALAM SISTEM PEMERINTAHAN DESA DI SUMATERA BARAT},
          school = {UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA},
          author = {NIM: 15370034 KURNIA RAHMAT},
            year = {2019},
            note = {DR. OCKTOBERRINSYAH, M.AG.},
        keywords = {Pemerintahan Desa, Desentralisasi, Penghulu dan Walinagari.},
             url = {https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/36154/},
        abstract = {?Fungsi Penghulu Terhadap Walinagari dalam Sistem Pemerintahan Desa di Sumatera Barat?.Latar belakang penelitian ini adalah pemimpin di Minangkabau sebelum kemerdekaan pucuk pimpinan di jalankan oleh seorang penghulu dalam bidang adat untuk memutuskan suatu perkara, setelah kemerdekaan dan dikeluarkannya UU desa oleh pemerintahan pusat maka roda pemerintahan di jalankan oleh kepala desa atau walinagari di Minangkabau. Penghulu sangat berperan penting dalam roda pemeritahan di Minangkabau secara cultural sedangkan walinagari mempunyai legitimasi dalam pemerintahan terendah menjalankan amanat UU desa.
Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan atau mendeskrisikan apa fungsi Penghulu terhadap masyarakat adat dan Walinagari dalam menjalankan roda pemerintahan di Sumatera Barat, Nagari Koto Anau Koto Gadang , Kecamatan Lembang Jaya, Kabupaten Solok, Sumatera Barat. Teori yang digunakan untuk pisau analisis memecahkan masalah dalam skripsi ini adalah teori desentralisasi. Metode yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini ada tiga hal, obs ervasi, wawancara dan dokumentasi.
Hasil dari penelitian ini adalah bahwa fungsi penghulu terhadap masyarakat adat antara lain :1) Sebagai prmimpin dalam kaumnya, 2) sebagai anggota masyarakat. Sedangkan
xviii
fungsi penghulu terhadap pemerintahan desa antara lain:1) Ikut menghadiri sidang yang diadakan kepala desa, 2) Ikut memikirkan keamanan desa atau nagari. Dari fungsi diatas menunjukan bahwa penghulu sangat lah penting di Minangkabau baik dalam pemerintahan adat maupun pemerintahan desa.
Kata Kunci: Pemerintahan Desa, Desentralisasi, Penghulu dan Walinagari.}
}