eprintid: 36160
rev_number: 11
eprint_status: archive
userid: 6
dir: disk0/00/03/61/60
datestamp: 2020-03-11 04:35:07
lastmod: 2020-03-11 04:35:16
status_changed: 2020-03-11 04:35:07
type: thesis
metadata_visibility: show
creators_name: YUNAS TRI ANTORO, NIM: 15340092
title: KEPASTIAN HUKUM KEWENANGAN PENYIDIKAN OTORITAS JASA
KEUANGAN
ispublished: pub
subjects: il_huk
divisions: il_hum
full_text_status: restricted
keywords: Penyidikan, Kepastian Hukum, OJK, KUHAP
note: Dr. LINDRA DARNELA, S.Ag., M.Hum.
abstract: Tulisan ini berusaha untuk menguraikan mengenai kewenangan Otoritas
Jasa Keuangan yang tercantum dalam Undang-Undang No 21 Tahun 2011 tentang
Otoritas Jasa Keuangan untuk melakukan penyidikan terhadap tindak pidana di
sektor jasa keuangan. Adanya kewenangan penyidikan Otoritas Jasa Keuangan
juga dimiliki oleh lembaga lain seperti kepolisian yang diberikan wewenang untuk
melakukan penyidikan di semua tindak pidana. Adanya klaim koordinasi antara
kedua lembaga tersebut dibuat tidak jelas oleh ketentuan Pasal 50 ayat 1 Undang-
Undang No 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan di mana PPNS OJK
bisa langsung menyerahkan berkas P21 kepada penuntut umum padahal
seharusnya penyerahan berkas P21 harus melalui koordinasi dengan penyidik
kepolisian dan penyerahannya pun juga harus melalui penyidik kepolisian hal
tersebut menimbulkan pertanyaan yaitu, apakah kewenangan penyidikan Otoritas
Jasa Keuangan sudah sesuai dengan prinsip kepastian hukum?.
Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-normatif yaitu suatu
pendekatan yang menggunakan peraturan perundang-undangan sebagai obyek
penelitian, sumber dari penelitian ini adalah studi kepustakaan yaitu menggunakan
literatur dalam perpustakaan sebagai sumber penelitian.
Hasil dari penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa masih terdapat
ketidakpastian hukum mengenai kewenangan Otoritas Jasa Keuangan untuk
melakukan penyidikan, khususnya kewenangan melakukan penyidikan yang
diberikan kepada Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Otoritas Jasa Keuangan
dikarenakan kewenangan PPNS OJK tidak sesuai dengan KUHAP dimana pada
Pasal 50 ayat 1 Undang-Undang No 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa
Keuangan menyatakan bahwa PPNS OJK berwenang untuk melakukan
penyerahan berkas perkara yang telah P21 kepada penuntut umum, padahal
seharusnya penyerahan berkas P21 kepada penuntut umum harus dilakukan
dengan koordinasi terlebih dahulu dengan penyidik kepolisian dan penyerahan
berkas P21 tersebut juga harus dilakukan oleh penyidik kepolisian bukan oleh
PPNS OJK.
Kata kunci : Penyidikan, Kepastian Hukum, OJK, KUHAP
date: 2019-05-03
date_type: published
pages: 111
institution: UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
department: FAKULTAS SYARI’AH DAN HUKUM
thesis_type: skripsi
thesis_name: other
citation:   YUNAS TRI ANTORO, NIM: 15340092  (2019) KEPASTIAN HUKUM KEWENANGAN PENYIDIKAN OTORITAS JASA KEUANGAN.  Skripsi thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA.   
document_url: https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/36160/1/15340092_BAB-I_BAB-V_DAFTAR-PUSTAKA.pdf
document_url: https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/36160/2/15340092_BAB-II_SAMPAI_BAB-IV.pdf