%A NIM: 15340002 MOHAMMAD FAQIH AZ-ZAYYAD
%O Prof. Dr. H. MAKHRUS MUNAJAT, S. H., M. Hum.
%T PENEGAKAN HUKUM PIDANA
TERHADAP GELANDANGAN DAN PENGEMIS
DI KABUPATEN BANYUMAS
%X Kehadiran gelandangan dan pengemis di Kabupaten Banyumas
menimbulkan keresahan dan ketidaknyamanan bagi masyarakat Kabupaten
Banyumas. Menurut hukum positif Indonesia, kegiatan pergelandangan dan
pengemisan dikategorikan sebagai suatu tindak pidana yang termasuk dalam
pelanggaran (overtredingen) di bidang ketertiban umum sesuai dengan apa yang
telah diatur dalam ketentuan Pasal 504 dan Pasal 505 Kitab Undang-Undang
Hukum Pidana (KUHP), kemudian khusus untuk Kabupaten Banyumas secara
limitatif diatur dalam ketentuan Pasal 23 ayat (1), (2), (3) dan Pasal 39 ayat (1),
(2), (3) Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2015 tentang
Penanggulangan Penyakit Masyarakat. Berdasarkan Peraturan Perundangundangan
di atas, proses penegakan hukum pidana dapat menjadi alternatif untuk
memangkas keberadaan gelandangan dan pengemis di Kabupaten Banyumas.
Fokus permasalahan dalam penelitian ini yaitu menelaah mengenai kebijakan
peraturan hukum pidana terhadap gelandangan dan pengemis di Kabupaten
Banyumas dan menemukan sejauh mana implementasi penegakan hukum pidana
terhadap gelandangan dan pengemis di Kabupaten Banyumas.
Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan yang dilakukan di Dinas
Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banyumas, Satuan
Polisi Pamong Praja Kabupaten Banyumas, dan Kepolisian Resor Banyumas.
Jenis pendekatan yang digunakan dalam melakukan penelitian ini menggunakan
metode pendekatan yuridis-empiris. Sedangkan metode analisis data yang
digunakan adalah deskriptif analitik. Dalam metode pengumpulan data penyusun
memakai metode wawancara, studi kepustakaan, dan observasi. Kerangka teoritik
yang penyusun pakai dalam penelitian ini adalah teori sistem hukum dan teori
pemidanaan.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi penegakan hukum
pidana terhadap gelandangan dan pengemis di Kabupaten Banyumas belum
dilaksanakan secara sempurna, karena tujuan pemidanaan yang dimaksudkan
untuk mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum
demi pengayoman masyarakat belum dapat dilaksanakan secara baik kepada
gelandangan dan pengemis. Faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam
penegakan hukum pidana tersebut adalah faktor struktur hukum (legal structure)
yaitu terkait dengan kinerja aparat penegak hukum yang belum maksimal dalam
menjalankan tugasnya. Selanjutnya faktor substansi hukum (legal substance)
yaitu di dalam Perda Kabupaten Banyumas No. 16 Tahun 2015 belum ada aturan
yang tegas bagi para gelandangan dan pengemis yang sudah berkali-kali terjaring
razia/operasi, serta masih terdapat banyak kerancuan dalam substansi Perda
tersebut. Kemudian yang terakhir adalah faktor budaya hukum (legal culture)
yaitu masih adanya masyarakat yang memberikan uang/barang kepada
gelandangan dan pengemis, serta sulitnya merubah pola pikir para gelandangan
dan pengemis bahwa kegiatan menggelandang dan mengemis adalah sesuatu yang
dilarang oleh hukum dan merendahkan martabat manusia.
Kata Kunci: Gelandangan, Pengemis, Penegakan Hukum Pidana.
%K Gelandangan, Pengemis, Penegakan Hukum Pidana
%D 2019
%I UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
%L digilib36176