@phdthesis{digilib36241,
           month = {June},
           title = {TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PEMBATALAN KEBERANGKA TAN CALON JEMAAH HAJI
KUOTA TAMBAHAN INDONESIA TAHUN 2004},
          school = {UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA},
          author = {NIM. 0038 0573 LILIS NUR FAIZAH},
            year = {2005},
            note = {1. DRS. H. FUAD ZEIN, MA.
2. DRS. MAKHRUS MUNAJAT, M. HUM.},
        keywords = {Pembatalan calon jemaah haji},
             url = {https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/36241/},
        abstract = {Pada penyelenggaraan ibadah haji tahun 2004 (1424 H) terjadi pembatalan atas keberangkatan sejumlah 
29.974 orang calon jemaah haji di Indonesia. Peristiwa itu terjadi ketika Pemerintah Arab Saudi 
menolak kuota tambahan sejumlah 30 ribu orang yang diajukan oleh Indonesia pada tanggal 13 November 
2003, dengan  alasan keamanan dan kenyamanan. Padahal sebelumnya, sejak 29 September 2003 
Departemen Agama telah membuka pendaftaran haji untuk memenuhi kuota sebanyak 30 ribu orang. Tetapi 
dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Menteri Agama Nomor 547 Tahun 2003 pada tanggal 15 Desember 
2003 yang menyatakan bahwa kuota haji untuk Indonesia tahun 2004 adalah kuota awal yaitu 205 ribu 
orang, maka calon jemaah haji yang terdaftar dalam kuota tambahan menjadi batal berangkat.
Peristiwa  tersebut   telah   menimbulkan   kerugian   yang  tidak   sedikit
jumlahnya. Para calon jemaah haji yang dinyatakan batal berangkat telah dirugikan, baik secara 
materiil maupun immateriil. Selain itu, muncul kontroversi mengenai pihak yang hams bertanggung 
jawab atas pembatalan haji tersebut. Apakah peristiwa tersebut merupakan kelalaian Departemen Agama 
yang menawarkan tambahan kuota sebanyak 30 ribu orang kepada masyarakat tanpa adanya kesepakatan 
kerja yang mengikat dengan Pemerintah Arab Saudi, atau semata-mata di luar kemampuan Departemen 
Agama karena ditentukan Pemerintah Arab Saudi secara sepihak ?
Untuk  meneliti  kontroversi  dan  ketidakjelasan  atas  penyelesaian  kasus
tersebut, penelitian ini menggunakan pendekatan normatif yuridis yaitu cara mendekati masalah 
dengan menggunakan norma-norma hukum Islam  dan peraturan perundang-undangan  haji yang berlaku di 
Indonesia.
Dengan pendekatan tersebut, hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa Departemen Agama telah 
melakukan wanprestasi karena kelalaian, hal itu karena penyebab pembatalan haji kuota tambahan 
bukan termasuk keadaan memaksa (force majeure) tetapi karena ketidakprofesionalan Departemen Agama. 
Akibat hukum dari ? wanprestasi ini Departemen Agama hams memenuhi prestasinya di musim haji tahun 
2005 dan membayar ganti rugi jika digugat. Tetapi dengan berlalunya waktu dan terselenggarakannya 
pemberangkatan calon haji batal tersebut di tahun 2005, maka kasus itu dianggap selesai dan 
terlepas pula Departemen Agama dari pertanggungjawabannya.}
}