TY  - THES
N1  - 1. Drs. MAHRUS MUNAJAT, M.Hum
2. FATMA AMILIA, S.Ag, MSi
ID  - digilib36575
UR  - https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/36575/
A1  - HAERUL MAULANA, NIM.  00350191
Y1  - 2005/01/06/
N2  - Manusia dan sosial bagaikan dua sisi mata uang yang tidak bisa
dipisahkan, akan tetapi dalam interaksinya sering kali terjadi pergesekan
kepentingan antara hak dan kewajiban sehingga oleh karena itu perlu dibentuk
suatu rule of game bermasyarkat demi kehidupan yang damai dan tertib. Indonesia
sebagai sebuah negara yang sah, berhak membuat rule of game tersebut.
Peradilan sebagai lembaga Negara yang memproses terjadinya gesekangesekan
sosial yang diakibatkan dari rule of game society yang dilanggar harus
berlaku seobyektif mungkin sesuai dengan hukum yang berlaku.
Undang-undang sebagai kumpulan dari berbagi peraturan yang telah
disahkan dan menjadi rujukan para hakim untuk memutus suatu perkara, akan
terns mengalami kekurangan dan banyak kekosongan hukum, karena
perkembangan manusia yang semakin cepat dan mengalami lompatan-Jompatan
peradaban, maka dari itu kebutuhan dan permasalahan manusia pun semakin
komplek. Hal ini menuntut Negara untuk mengambil langkah - langkah yang
harus dilakukan jika ada suatu perbuatan melanggar hukum akan tetapi
tindakannya itu belum diatur secara jelas oleh undang-undang. Didalam Ps 28
ayat (1) UU tentang Kekuasaan Kehakiman, disebutkan bahwa hakim harus
mengetahui pula tentang hukum kebiasaan yang berkembang di masyarakat
sebagai solusi alternatif sumber hukum bagi perkara yang masih kosong
hukumnya, karena hakim juga dilarang menolak perkara yang diajukan
kepadanya, akan tetapi Public Decency seperti apa dan bagaimana penggunaanya
yang bisa dijadikan rujukan hakim sebagai sumber hukum bagi perkara yang tidak
diatur dalam undang-undang mengingat hukum kebiasaan yang berkembang di
masyarakat begitu komplek dan variatif Menurut beberapa pakar hukum, Public
Decency ini bisa dipakai dengan catatan tidak bertentangan dengan nilai - nilai
keadilan secara universal.
Pada penelitian ini, karena uraian diatas tersebut, penyusun akan mencoba
menganalisa Public Decency seperti apa yang bisa dijadikan sumber hukum dan
implikasinya terhadap penggunaanya, dan yang berkaitan dengan hal itu, yaitu
perihal kebolehan hakim untuk berijtihad dan mengambil dasar hukumnya dari
hukum kebiasaan.
PB  - UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
KW  - rule of game society
KW  -  Public Decency
M1  - skripsi
TI  - KEDUDUKAN PUBLIC DECENCY DALAM IJTIHAD
PUTUSAN HAKIM
AV  - restricted
ER  -