eprintid: 37012
rev_number: 10
eprint_status: archive
userid: 12259
dir: disk0/00/03/70/12
datestamp: 2019-12-16 07:32:48
lastmod: 2019-12-16 07:32:48
status_changed: 2019-12-16 07:32:48
type: thesis
metadata_visibility: show
creators_name: FERIYANTO, S.H.I., NIM. 1620311018
title: PROSEDUR PENYELESAIAN SENGKETA EKONOMI SYARIAH
DALAM BENTUK GUGATAN SEDERHANA
DI PENGADILAN AGAMA
(STUDI PERMA NO. 2 TAHUN 2015 JO. PERMA NO. 14 TAHUN 2016)
ispublished: pub
subjects: eko_sya
divisions: pps_hi
full_text_status: restricted
keywords: Sengketa Ekonomi Syariah, Gugatan Sederhana,
Pengadilan Agama.
note: Dr. H. AHMAD BAHIEJ, S.H., M.Hum
abstract: Sengketa ekonomi syariah yang ditangani Pengadilan Agama
di seluruh Indonesia semakin meningkat. Namun, dalam
menyelesaikan sengketa ekonomi syariah selama ini, Pengadilan
Agama mempunyai banyak kendala yuridis. Salah satunya adalah
Pengadilaan Agama belum mempunyai hukum acaranya di bidang
ekonomi syariah. Kemudian, kendala tersebut dijawab oleh
Mahkamah Agung dengan dikeluarkannya Perma No. 14 Tahun 2016
tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah
(selanjutnya disebut Perma TCPPES). Dalam Perma tersebut
penyelesaian ekonomi syariah dapat diajukan dalam bentuk gugatan
sederhana atau biasa. Dalam pemeriksaan gugatan sederhana
mengacu pada Perma No. 2 Tahun 2016 tentang Tata Cara
Penyelesaian Gugatan Sederhana (selanjutnya disebut Perma
TCPGS) dan Perma TCPPES. Sedangkan dalam pemeriksaan
gugatan biasa berpedoman pada hukum acara perdata yang berlaku
kecuali yang telah diatur secara khusus dalam Perma TCPPES.
Melihat hal tersebut penulis tertarik untuk mengkaji
“Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah dalam Bentuk Gugatan
Sederhana”. Kajian ini diarahkan pada dua pokok rumusan masalah.
Pertama, menjelaskan prosedur penyelesaian sengketa ekonomi
syariah dalam bentuk gugatan sederhana. Kedua, mengetahui apakah
prosedur gugatan sederhana dapat menjamin keadilan bagi para pihak
bersengketa. Dalam kajian ini, penulis mengkaji dengan
menggunakan penelitian kepustakaan (library research), dengan
mencari aturan-aturan, nilai-nilai dan norma-norma hukum yang
terdapat dalam pustaka yang terkait, untuk menjawab rumusan
masalah tersebut.
Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa prosedur
penyelesaian sengketa ekonomi syariah dalam bentuk gugatan
sederhana adalah penggugat mendaftarkan gugatannya dengan
mengisi blanko, pemeriksaan kelengkapan gugatan sederhana oleh
panitera, penetapan hakim dan penunjukan panitera pengganti,
pemeriksaan pendahuluan, penetapan hari sidang, pemanggilan para
pihak, pemeriksaan sidang perdamaian, pembacaan gugatan, jawaban, pembuktian, dan putusan. Upaya hukum terhadap putusan
dalam gugatan sederhana adalah keberatan. Kemudian, prosedur
penyelesaian sengketa ekonomi syariah dalam bentuk gugatan
sederhana tersebut di atas belum dapat menjamin keadilan para
pihak yang bersengketa. Hal tersebut karena beberapa hal; Pertama,
perkara tersebut diperiksa dan diputus oleh Hakim tunggal yang
dapat membuka peluang lebih besar hakim memihak kepada salah
satu pihak. Kedua, pemeriksaan saksi oleh hakim tunggal,
memungkinkan hakim kurang teliti dalam menggali informasi
sehingga dapat merugikan salah satu pihak dan atau para pihak,
terlebih dalam upaya hukum keberatan mejelis hakimnya dilarang
melakukan pemeriksaan tambahan. Ketiga, perkara gugatan
sederhana dapat dijatuhkan putusan secara verstek, tetapi Perma
tersebut tidak mengatur tentang verzet dan hanya mengatur tentang
upaya hukum keberatan. Keempat, putusan keberatan merupakan
putusan akhir yang tidak tersedia upaya hukum banding, kasasi atau
peninjauan kembali, hal itu sangat merugikan para pihak mengingat
kemampuan hakim tingkat pertama berbeda dengan hakim tingkat
banding dan hakim tingkat kasasi dan peninjauan kembali.
date: 2019-07-19
date_type: published
pages: 185
institution: UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
department: PASCASARJANA UIN SUNAN KALIJAGA
thesis_type: masters
thesis_name: other
citation:   FERIYANTO, S.H.I., NIM. 1620311018  (2019) PROSEDUR PENYELESAIAN SENGKETA EKONOMI SYARIAH DALAM BENTUK GUGATAN SEDERHANA DI PENGADILAN AGAMA (STUDI PERMA NO. 2 TAHUN 2015 JO. PERMA NO. 14 TAHUN 2016).  Masters thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA.   
document_url: https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/37012/1/1620311018_BAB-I_V_DAFTAR-PUSTAKA.pdf
document_url: https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/37012/2/1620311018_BAB-II_sampai_SEBELUM-BAB-TERAKHIR.pdf