@phdthesis{digilib37089,
           month = {September},
           title = {KEWENANGAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) TERHADAP PEMERINTAH DESA PERSFEKTIF SIYASAH TASYRI?IYAH

(STUDI KASUS DI DESA-DESA KABUPATEN BANYUMAS, PROVINSI JAWA TENGAH)},
          school = {UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta},
          author = {NIM. 15370055 FATHURROHMAN AL KHUDRI},
            year = {2019},
            note = {DR. AHMAD YANI ANSHORI, M.AG},
        keywords = {Kewenangan, Badan Permusyawaratan Desa, Siyasah Tasyri?iyah},
             url = {https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/37089/},
        abstract = {Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai wakil dari masyarakat desa yang diberi kewenangan untuk menerapkan budaya demokrasi di tingkat desa, baik dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama Kepala Desa, dan melakukan pengawasan kinerja kepala Desa sesuai yang tertuang dalam pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dan Peraturan Mentri Dalam Negri Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusywaratan Desa. Badan Permusywaratan Desa (BPD) diharapkan menjadi badan yanng mengawasi setiap kebijakan yang dilakukan Pemerintah Desa dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Tentu bertujuan sebagai upaya untuk pencegahan, agar Pemerintahan Desa dalam menjalakan pemerintahanya dan tidak melakukan penyimpangan-penyimpangan, berjalan sesuai dengan apa yang direncanakan, sesuai dengan asas-asas dan bila ditemui kesulitan dapat diupayakan perbaikan. Hal tersebut bisa terealisasi apabila BPD berperan aktif dalam pelaksanaan Kewenanganya.
Penelitian ini menggunakan jenis penelitian Field Research, dengan sifat penelitian Deskriptif Kualitatif. Sumber data yang yang digunakan berupa sumber data yang berasal dari temuan dilapangan, serta sumber data yang berasal dari buku-buku, jurnal, dan penelitian terdahulu maupun data-data lain yang terkait dengan penelitian ini. Pada penelitian skripsi ini terdapat satu fokus permasalahan yang diangkat, yakni
III
bagaimana Kewengan Badan Permusyawaran Desa (BPD) terhadap Pemerintahan Desa dalam pandangan Siyasah Tasyri?iyah.
Hasil penelitian mennjukan bahwa Kewenangan yang dilaksanakan oleh Badan Permusyawaran Desa terhadap Pemerintahan Desa Ketanda, Desa Alasmalang, Desa Cindaga mampu memberikan pengawasan untuk kestabilan Pemerintahan Desa, melalui Kewenanganya memperoleh dan menyerap aspirasi masyarakat yg direalisasikan menjadi peraturan desa. Dilihat dari Prinsip Siyasah Tasyri?iyah, Kewenangan Badan Permusywaran Desa (BPD) terhadap Pemerintahan Desa sudah selaras dengan prinsip berangsur-angsur dalam menentuka hukum, memperkecil atau mengurangi pembuatan undang-undang, memudahkan dan meringankan beban, serta berlakunya undang-undang sepanjang kemaslahatan manusia.}
}