%0 Thesis
%9 Skripsi
%A ARI PRIYO WIJONGKO, NIM. 12370012
%B Fakultas Syariah dan Hukum
%D 2019
%F digilib:37091
%I UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
%K Kebijakan, Pengawasan, dan Siyasah Syar’iyyah
%P 130
%T FUNGSI PENGAWASAN BPD DI DESA SELOPAMIORO KECAMATAN  IMOGIRI KABUPATEN BANTUL YOGYAKARTA PERSPEKTIF SIYASAH SYAR’IYYAH
%U https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/37091/
%X Desa Selopamioro memiliki luas wilayah yang besar, serta daerah  administratif jika menilik ke Desa lainnya yang terdapat di Kecamatan  Imogiri menjadi salah satu desa yang memiliki wilayah administratif  terbesar. Namun demikian, dengan terlalu besarnya wilayah yang  harus dikembangkan oleh Pemerintahan Desa Selopamioro maka hal  itu dirasa akan cukup membantu dalam meningkatkan potensi yang  terdapat di Desa Selopamioro pada masa ke masa.  Penelitian yang dilakukan di Desa Selopamioro  menggambarkan kehidupan masyarakat yang kurang sejahtera. Terlihat  dari kondisi lingkungan dan aktifitas perekonomian yang dilakukan  oleh masyarakat desa. Dampak yang terjadi atas kesenjangan sosioalekonomi  dilingkungan desa menjadi kajian yang menarik dalam  keberlangsungan hidup masyarakat. Berlakunya Undang-undang  Nomer 6 Tahun 2014 Tentang Desa selayaknya magnet bagi jamak  orang untuk memperhatikan desa, bukan sekedar mendapatkan akses  anggaran yang besar, tetapi desa memiliki kesempatan untuk mengelola  sumberdaya secara mandiri.  Penelitian ini menggunakan teori Siyasah Syar’iyyah yang  mempunyai prinsip keadilan serta amanah kepemimpinan, dimana  dalam menentukan hukumnya bisa kita ambil melalui maslahah  mursalah atau saddu dzari’ah. Penelitian ini merupakan penelitian  Lapangan (field research), serta menggunakan metode Yuridis  Sosiologis dengan pendekatan Deskriptif analisis.  Dari hasil analisis data, dapat disimpulkan bahwa fungsi Badan  Permusyawaratan Desa (BPD) yaitu membahas dan menyepakati  Rancangan Peraturan Desa, menampung aspirasi masyarakat, serta  melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa. Berdasarkan hasil  penelitian menunjukan bahwa fungsi dalam pembuatan regulasi lebih  terlaksana dan terealisasi, berbeda dengan fungsi dalam menampung  aspirasi masyarakat dan melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa  yang belum maksimal dalam pelaksanaannya dikarenakan kurangnya  pemahaman anggota BPD terhadap tugas dan fungsinya berdasarkan  peraturan yang berlaku.
%Z Dr. H. OMAN FATHUROHMAN S.W, M.Ag.