relation: https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/37100/
title: IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NO.8 TAHUN 2015 PASAL 73 AYAT (1) DALAM PILKADA SERENTAK 2015 (DI   KABUPATEN SLEMAN PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH)
creator: NETI PUSPA DEWI, NIM. 12370046
subject: Jinayah Siyasah
description: Pilkada serentak tahun 2015 merupakan pemilihan kepala daerah pertama kali diadakan  secara serentak di Indonesia, banyak informasi bahwa dalam pelaksanaan pilkada tidak lepas dari  persoalan politik uang. Penelitian ini berusaha melihat bagaimana Penyelenggara Pemilu  Kabupaten Sleman mengimplementasi Undang-Undang No. 8 tahun 2015 pasal 73 ayat (1)  dalam menanggulangi politik uang di Kabupaten Sleman. Persoalannya adalah apakah upaya  yang dilakukan oleh Penyelenggara Pemilu (KPU dan Bawaslu) Kabupaten Sleman dalam  pilkada tahun 2015 di Kabupaten Sleman sejalan dengan kemaslahatan yang dikehendaki dalam  syariat islam. Untuk menjawab persoalan tersebut penulis tempuh dua langkah yaitu pertama  mendiskripsikan usaha-usaha yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu (KPU dan Bawaslu),  berkaitan dengan realisasi Pasal 73 Ayat (1) Undang-Undang No. 8 Tahun 2015. Kedua  melakukan peninjauan tehadap usaha-usaha penyelenggara pemilu melalui teori maslahah  mursalah yang terdapat dalam Hukum Islam.  Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian lapangan (field  research) dengan sifat penelitian deskriptif-analitik. Pengumpulan data Teknik wawancara,  observasi dan dokumentasi serta didukung dengan data-data yang diperoleh dari tulisan-tulisan  ataupun karya ilmiah seperti buku, jurnal, artikel dan karya tulis lainnya.  Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa Penyelenggara Pemilu telah melakukan  penanggulangan politik uang telah sejalan dengan Syariat Islam. Dalam penerapan Pasal 73 Ayat  (1) Undang-Undang No. 8 Tahun 2015 dalam pilkada serentak yaitu KPU melakukan edukasi  politik dan juga himbauan terkait larangan money politic dalam Pilkada 2015. Sedangkan  Bawaslu melakukan sosialisasi massif serta membuat media informasi kepemiluan dan  kepengawasan pilkada yang bisa diiformasikan ulang kepada masyarakat melalui leaflet,  pamflet, dan sticker yang berisikan ajakan untuk berpartisipasi dalam pengawas pilkada dan  mnyerukan pilkada bebas politik uang. Berdasarkan uraian tersebut dapat dilihat bahwa yang  dilakukan penyelenggara pemilu untuk kepentingan umum bukan kepentingan pribadi, serta  mendatangkan kemanfaatan bukan kemudharatan sehingga yang dilakukan Penyelenggara  Pemilu sesuai dengan Syariat Islam.
date: 2019-08-14
type: Thesis
type: NonPeerReviewed
format: text
language: id
identifier: https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/37100/1/BAB%20I%2C%20V%2C%20DAFTAR%20PUSTAKA.pdf
format: text
language: id
identifier: https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/37100/2/BAB.%20II.pdf
identifier:   NETI PUSPA DEWI, NIM. 12370046  (2019) IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NO.8 TAHUN 2015 PASAL 73 AYAT (1) DALAM PILKADA SERENTAK 2015 (DI KABUPATEN SLEMAN PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH).  Skripsi thesis, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.