%A NIM.12370069 MUHAMMAD SHUFI AMALUDIN
%O Dr. MOH. TAMTOWI, M.Ag
%T PUTUSAN MA NOMOR 46 P/HUM/2018 TENTANG MANTAN NARAPIDANA KORUPSI MENJADI CALON LEGISLATIF 
PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH
%X Larangan mantan narapidana korupsi menjadi calon legislatif menuai polemik
saat KPU menerbitkan PKPU Nomor 20 Tahun 2018, yang melarang mantan
narapidana narkoba, pelaku kejahatan seksual terhadap anak, dan mantan koruptor
menjadi calon anggota legislatif. Peraturan ini kemudian digugat ke mahkamah
Agung oleh Jumanto dengan nomor putusan 46 P/HUM/2018. berangkat dari latar
belakang tersebut penulis akan menganalisis hasil putusan Mahkamah Agung dengan
menggunakan perspektif islam berupa Maslahah Mursalah. Hal ini akan dijelaskan
oleh penulis pada Skripsi yang berjudul “Putusan MA Nomor 46 P/HUM/2018
tentang mantan Narapidana menjadi calon legislatif Perspektif Maslahah Mursalah”.
Jenis penelitian dalam skripsi ini adalah penelitian kepustakaan (library
research) yang bersumber dari berbagai literatur seperti buku-buku, artikel, internet
dan jurnal. Metode pengumpulan data dilakukan dengan cara menghimpun data yang
berupa data primer dan data sekunder. Data primer yang digunakan adalah Putusan
MA dan Hukum normatif yang mempunyai relevansi serta berkaitan langsung dengan
obyek yang dikaji. Sedangkan data sekunder dihimpun dari berbagai temuan berupa
literatur, dokumen atau catatan-catatan yang berkaitan dengan penelitian ini. Metode
penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah dengan pendekatan
yuridis - normatif dan bersifat deskriptif - analisis. Teori yang digunakan dalam
penelitian ini adalah Maslahah Mursalah.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pertama Gugatan yang diajukan
Jumanto tentang permohonan uji materi Pasal 4 ayat (3), Pasal 11 ayat (1) huruf d,
dan lampiran Model B.3 Pakta Integritas Pengajuan Bakal Calon Anggota Legislatif,
(Peraturan Komisi Pemilihan Umum) PKPU Nomor 20 tahun 2018 tentang
pencalonan Anggota Legislatif telah dikabulkan oleh Mahkamah Agung dengan
terbitnya Putusan Nomor 46 P/HUM/2018. Dalam Putusan tersebut Mahkamah
Agung menerima sekaligus membatalkan Pasal tersebut. Sehingga dengan adanya
putusan Mahkamah Agung ini KPU harus mengganti PKPU dan berakibat untuk
meloloskan mantan narapidana korupsi yang sebelumnya berstatus Tidak Memenuhi
Syarat (TMS) menjadi Memenuhi Syarat (MS) dalam pendaftaran pencalonan.
Kedua, menurut pandangan Maslahah Mursalah dari hasil putusan Majelis Hakim
telah sesuai dengan apa yang disyaratkan oleh maslahah mursalah yakni
mendatangkan kemanfaatan atas uji materil dan menolak kemudharatan dari tindak
kejahatan korupsi. Putusan MA yang berakibat membolehkan mantan narapidana
untuk mengikuti pencalonan Anggota Legislatif dinilai telah mendatangkan
kemanfaatan atas kemudharatan yang lebih besar dari hasil pembuatan peraturan
sebelumnya.
%K putusan MA, maslahah mursalah, caleg mantan narapidana
%D 2019
%I UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
%L digilib37107