eprintid: 37110
rev_number: 10
eprint_status: archive
userid: 111
dir: disk0/00/03/71/10
datestamp: 2019-12-26 06:28:45
lastmod: 2019-12-26 06:28:45
status_changed: 2019-12-26 06:28:45
type: thesis
metadata_visibility: show
creators_name: ABDUL JAMIL, NIM : 12370084
title: PENGURUS PARTAI POLITIK

SEBAGAI ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH (DPD) PERSPEKTIF MAQASID SYARI’AH
ispublished: pub
subjects: huk_tata
divisions: tata_negara
full_text_status: restricted
keywords: DPD, Putusan Mahkamah Konstitusi, Maqāṣid Syarī‘ah
note: Dr. H. MUHAMMAD NUR, S.Ag., M.Ag
abstract: Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor No. 30/PUU-XVI/2018 terkait
larangan pengurus partai politik menjadi anggota Dewan Perwakilan Derah
(DPD), merupakan langkah yang diawali dari ketidakjelasan maksud dari Pasal
128 huruf I Undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu. Karena itu
banyak dari anggota DPD sebelumnya merasa tidak ada sebuah aturan baku yang
mengatur terkait syarat menjadi anggota DPD dari pengurus Partai politik.
Terlebih hal ini MK menganggap tidak sesuai dengan apa yang telah diamanatkan
oleh UUD 1945.
Melalui latar berlakang di atas, larangan pengurus Partai politik menjadi
anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Perspektif Maqāṣid Syarī‘ah (Studi
Putusan Mahkamah Konstitusi No. 30/PUU-XVI/2018) memiliki rumusan
masalah sebagai berikut; a) Bagaimana Substansi dari Putusan Mahkamah
Konstitusi No. 30/PUU-XVI/2018 tentang pemilu?. b) Bagaimana tinjauan Teori
Maqāṣid al-Syarī‘ah terhadap tidak bolehnya anggota DPD dari pengurus partai
politik berdasar putusan MK No. 30/PUU-XVI/2018?
Penelitian ini termasuk dalam penelitian pustaka (library research) dengan
menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu analisis yang tidak mempergunakan
angka-angka melainkan memberikan gambaran-gambaran melalui data teks dari
Putusan MK, dengan mendasarkan putusan MK No. 30/PUU-XVI/2018 ditinjau
dari konsep yang ada dalam teori Maqāṣid Syarī‘ah. Bahan
penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer yaitu berupa putusan MK No.
30/PUU-XVI/2018. Bahan hukum sekunder berupa UU tentang Pemilu, bukubuku,
majalah, internet. Bahan hukum tersier seperti kamus, ensiklopedia, dan
lain-lain. Berdasarkan metode yang digunakan, dapat dihasilkan kesimpulan, bahwa
dalam putusan MK No. 30/PUU-XVI/2018 terkait larangan pengurus partai
politik menjadi anggota DPD, putusan tersebut memiliki kesesuaian terhadap
konsep Maqāṣid Syarī‘ah dimulai dari al-Daruriyah, yaitu kepentingan esensial
yang berupa menjaga kehormatan DPD. Selanjutnya al-hᾱjῑyyah (kebutuhan) dan
terkahir dalam Konsep al-tahsῑnῑyyah (Pelengkap). Kesesuaian ini maksudnya
dari 3 konsep dasar Maqāṣid Syarī‘ah, putusan MK yang berupa larangan
pengurus partai politik menjadi anggota DPD, adalah sebuah langkah hukum yang
tentunya mengarah pada kepastian hukum itu sendiri.
date: 2019-08-29
date_type: published
pages: 91
institution: UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
department: Fakultas Syariah dan Hukum
thesis_type: skripsi
thesis_name: other
citation:   ABDUL JAMIL, NIM : 12370084  (2019) PENGURUS PARTAI POLITIK SEBAGAI ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH (DPD) PERSPEKTIF MAQASID SYARI’AH.  Skripsi thesis, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.   
document_url: https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/37110/1/12370084_%20BAB%20I%20-V_%20DAFTAR-PUSTAKA.pdf
document_url: https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/37110/2/12370084_BAB-II_sampai_SEBELEUM-BAB-TERAKHIR.pdf