eprintid: 37127
rev_number: 10
eprint_status: archive
userid: 111
dir: disk0/00/03/71/27
datestamp: 2019-12-27 07:35:11
lastmod: 2019-12-27 07:35:11
status_changed: 2019-12-27 07:35:11
type: thesis
metadata_visibility: show
creators_name: RISTA EKTA ENDITA PUTRA, NIM: 13370081
title: TATA KELOLA KAWASAN PERUNTUKAN INDUSTRI KABUPATEN KLATEN DALAM PERATURAN DAERAH NOMOR 11 TAHUN 2011 
PERSPEKTIF MASLAHAH
ispublished: pub
subjects: huk_tata
divisions: tata_negara
full_text_status: restricted
keywords: Tata kelola kawasan Industri, Kabupaten Klaten
note: Drs. H. OMAN FATHUROHMAN SW, M.Ag
abstract: Luas wilayah kabupaten Klaten mencapai 655,56 km2. Kabupaten Klaten adalah
termasuk salah satu dari sepuluh kabupaten yang ditetapkan sebagai sentra produksi padi
dan sawah. Kabupaten Klaten merupakan salah satu Kabupaten di Provinsi Jawa Tengah
yang terbagi menjadi 26 kecamatan. Dibandingkan dengan industri besar, industri kecil
mempunyai andil lebih besar dalam perekonomian Kabupaten Klaten. Di Klaten saat ini
ada 33.221 Industri Kecil Menengah dengan sentra industri suatu produk yang bisa
terdapat dalam beberapa kecamatan dan dalam satu kecamatan bisa terdapat beberapa
sentra industri.
Penelitian ini adalah penelitian hukum empiris bersifat deskriptif analitik. Sumber
data yang digunakan adalah primer dan sekunder. Teknik yang digunakan dalam
pengumpulan data adalah studi kepustakaan, pengumpulan data empiris, dan wawancara.
Teknis analisis data yang digunakan adalah kualitatif.
Hasil penelitian menunjukan bahwa pelaksanaan kebijakan pemerintah kabupaten
Klaten melalui Peraturan Daerah (PERDA) nomor 11 tahun 2011 tentang rencana tata
ruang wilayah adalah kawasan kabupaten klaten tidak memiliki kawasan industri, akan
tetapi kawasan peruntukan industri (KPI). Menurut perspektif yang digunakan kebijakan
tersebut sesuai dengan perspektif Maslahah karena kebijakan tersebut memiliki manfaat
dalam perkembangan industri, memajukan siklus ekonomi masyarakat lebih maju, dan
sesuai dengan sumber daya alam di wilyah kabupaten Klaten. Dari kebijkan tersebut
melalui peraturan daerah (PERDA) nomor 11 tahun 2011 tidak melanggar nilai-nilai dari
peraturan nasional yaitu Undang-undang nomor 26 tahun 2007 tentang penataan ruang
nasional. Maka dari itu kelola tata ruang industri kabupaten Klaten masih sesuai koridor
hukum Islam dan hukum positif
date: 2019-08-12
date_type: published
pages: 87
institution: UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
department: Fakultas Syariah dan Hukum
thesis_type: skripsi
thesis_name: other
citation:   RISTA EKTA ENDITA PUTRA, NIM: 13370081  (2019) TATA KELOLA KAWASAN PERUNTUKAN INDUSTRI KABUPATEN KLATEN DALAM PERATURAN DAERAH NOMOR 11 TAHUN 2011 PERSPEKTIF MASLAHAH.  Skripsi thesis, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.   
document_url: https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/37127/1/13370081_BAB-I_BAB-V_DAFTAR-PUSTAKA-1.pdf
document_url: https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/37127/2/13370081_BAB-II_sampai_SEBELEUM-BAB-TERAKHIR.pdf