@phdthesis{digilib37131,
           month = {August},
           title = {RANCANGAN UNDANG-UNDANG PENGHAPUSAN KEKERASAN SEKSUAL PERSPEKTIF FIKIH SIYASAH},
          school = {UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta},
          author = {NIM: 14370053 NADIA PRISKI DHEANASTI},
            year = {2019},
            note = {DRS. H. OMAN FATHUROHMAN SW., M.AG},
        keywords = {Kekerasan Seksual, Hak-Hak Korban, Fikih Siyasah},
             url = {https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/37131/},
        abstract = {Kekerasan seksual menjadi salah satu bentuk kekerasan yang paling khas dialami oleh perempuan karena sangat terkait dengan cara pandang mayarakat yang menempatkan perempuan sebagai obyek seksual. Dari tahun ke tahun pun jumlah kekerasan seksual yang terjadi makin bertambah. Namun, korban kekerasan seksual belum mendapat perhatian yang khusus dari pemerintah bahkan tidak sedikit dari korban kekerasan seksual yang dikriminalisasi akibat belum adanya aturan yang melindungi korban kekerasan seksual. RUU PKS yang sejak tahun 2017 sudah diajukan diharap mampu untuk mengisi kekosongan hukum tersebut. Untuk itu penulis tertarik untuk meneliti dengan perspektif Fikih Siyasah.
Dalam penelitian ini penulis menggunakan rumusan masalah yaitu sejauh mana urgensi undang-undang penghapusan kekerasan seksual perspektif siyasah dusturiyah dan bagaimana jaminan hak-hak korban undang-undang penghapusan kekerasan seksual perspektif maqasid syariah.
Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analitis untuk mencermati dan menganalisis urgensi undang-undang tersebut. Selain itu penelitian ini juga akan menggunakan teori fikih siyasah. Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (Library Research) yaitu suatu penelitian yang dilaksanakan dengan menggunakan literatur dari penelitian sebelumnya. Kemudian menjelaskan objek kajian yang terdapat dalam literatur, terutama literatur yang menjelaskan tentang fikih siyasah, kekerasan seksual dan teori fikih siyasah sebagai sumber data primer, dan dengan menggunakan sumber buku, jurnal, naskah maupun artikel yang terkait sebagai data sekunder.}
}