eprintid: 37132
rev_number: 9
eprint_status: archive
userid: 111
dir: disk0/00/03/71/32
datestamp: 2019-12-27 08:37:43
lastmod: 2019-12-27 08:37:43
status_changed: 2019-12-27 08:37:43
type: thesis
metadata_visibility: show
creators_name: KHOIRUL AZIS, NIM. 14370054
title: PUTUSAN MK NOMOR 30/PUU-XVI/2018 TENTANG CALON ANGGOTA DPD PERSPEKTIF
MASLAHAH
ispublished: pub
subjects: huk_tata
divisions: tata_negara
full_text_status: restricted
keywords: Putusan MK, Anggota DPD, Maslahah Mursalah
note: Dr. OCKTOBERRINSYAH, M.Ag.
abstract: Tentang Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik
Indonesia (DPD RI) Tinjauan Maslahah Studi Putusan Mahkamah
Konstitusi Nomor 30/PUU-XVI/2018 yang lebih fokus persyaratan
sebagai anggota DPD yang diatur pada pasal 182 Huruf l UU
Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum dan ini
merupakan hasil penelitian pustaka yang bertujuan untuk
menjawab pertanyaan tentang bagaimana Dampak yang terjadi
setelah putusan ini muncul pada pemilu serentak 2019 serta
menjawab bagaiamana pandangan Maslahah tentang Putusan MK
Nomor 30/PUU-XVI/2018.
Jenis penilitian ini termasuk penelitian pustaka (library
research) dengan pendekatan Undang-Undang (statute approuch),
dan pendekatan kasus (cuse approuch). Sumber data primer
penelitian meliputi peraturan perundang-undangan hukum islam
yang paling tinggi, yaitu Al-Qur’an dan Hadist, UUD 1945,
Undang-Undang dan beberapa Putusan Mahkamah Konstitusi.
Sumber data sekunder meliputi teks hukum berupa buku, jurnal,
maupun doktrin hukum yang mampu dijadikan alat untuk
mendukung penelitian ini. Sedangkan metode analisis data yang
digunakan adalah teknik analisis kualititatif dengan metode
pengumpulan data.
Hasil penelitian ini menunjukkan dampak-dampak yang
terjadi setelah putusan tersebut muncul yaitu berdampak langsung
terhadap calon anggota DPD dan Komisi Pemilihan Umum.
Selanjutnya juga berdampak bagi pemerintahan yaitu terjadinya
distorsi politik berupa lahirnya perwakilan ganda (doble
representation) jika anggota DPD dimungkinkan berasal dari
pengurus partai politik dan juga adanya pengurus partai politik
sebagai Anggota Dewan Perwakilan daerah telah merubah tujuan
dari pembentukan lembaga tersebut. Berkaitan dengan Putusan
Mahkamah Konstitusi Nomor 30/PUU-XVI/2018 tentan Anggota
Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Sebagai Pengurus Partai Politik
mengacu pada metode Maslahah Musralah yakni mendatangkan
kemanfaatan atau menolak kemudlaratan, dan sifatnya umum,
bukan bersifat perseorang.
date: 2019-09-20
date_type: published
pages: 184
institution: UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
department: Fakultas Syariah dan Hukum
thesis_type: skripsi
thesis_name: other
citation:   KHOIRUL AZIS, NIM. 14370054  (2019) PUTUSAN MK NOMOR 30/PUU-XVI/2018 TENTANG CALON ANGGOTA DPD PERSPEKTIF MASLAHAH.  Skripsi thesis, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.   
document_url: https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/37132/1/14370054_BAB-I_BAB-V_DAFTAR-PUSTAKA.pdf
document_url: https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/37132/2/14370054_BAB-II_sampai_SEBELUM-BAB-TERAKHIR.pdf