@phdthesis{digilib37146,
           month = {September},
           title = {SISTEM KETATANEGARAAN SAUDI ARABIA DALAM KONTEKS PERGANTIAN KEKUASAAN PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIYAH},
          school = {UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta},
          author = {NIM.15370008 BUDI HARIANTO},
            year = {2019},
            note = {Dr. AHMAD YANI ANSHORI, M.Ag.},
        keywords = {Saudi Arabia, Pergantian Kekuasaan, an-Nizham al-Asasi lil Hukmi, Siyasah Dusturiyah},
             url = {https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/37146/},
        abstract = {Saudi Arabia adalah negara berbentuk kerajaan atau monarki absolut. Selain itu Saudi Arabia juga 
dikenal sebagai negara Islam yang berpedoman kepada al-Qur?an sebagai konstitusinya. Sebagai negara 
kerajaan kekuasaan dipegan penuh oleh raja. Hampir seluruh aspek pemerintahan ada dibawah kendali 
raja semua keputusan harus sampai kepada raja terlebih dahulu. Karena sebagai negara kerajaan atau 
monarki absolut pergantian kekuasaan dilakukan secara turun-temurun sejauh ini posisi raja masih 
berada kepada generasi kedua seteleh Raja Abdullaziz sebagai raja pertama sekaligus pendiri 
kerajaan Saudi Arabia setelah itu di gantikan oleh anak-anaknya sebagai generasi kedua penerus 
takhta raja Saudi Arabia.
Penelitian ini menggunakan jenis metode penelitian liberary research dengan sifat penelitian 
deskriptif analisis. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan normatif. Sumber data yang 
digunakan berupa sumber data primer yang berasal dari an-Nizham al-Asasi lil Hukmi Tahun 1412 
H/1992 M. serta sumber data sekunder berasal dari publikasi, buku, jurnal, penelitian terdahulu 
maupun data-data lain yang terkait dengan penelitian ini. Pada penelitian skripsi ini terdapat tiga 
fokus permasalahan yang diangkat untuk dikaji, yakni bagaimana sistem ketatanegaraan Saudi Arabia 
dalam konteks pergantian kekuasaan untuk menjalankan roda pemerintahan yang dipegang penuh oleh 
raja, kedua bagaimana implementasi siyasah dusturiyah dalam suksesi kekuasaan di Saudi Arabia, dan 
yang ketiga bagaimana komparasi suksesi kekuasaan Saudi Arabia dengan negara-negara muslim dan 
beberapa negara monarki di dunia dalam takaran pendekatan ayat-ayat siyasah dusturiyah.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa pergantian kekuasaan raja yang akan digantikan oleh pangeran 
setelah diangkat menjadi putra mahkota mengalami perjalanan yang bisa dibilang demokratis yang 
penunjukkan putra mahkota tidak lagi ditunjuk oleh raja semenjak adanya putusan yang di keluarkan 
oleh Raja Abdullah pada tahun 2006. Penunjukkan putera mahkota dilakukan oleh dewan kepatuhan yang 
beranggotan 34 dari petinggi keluarga kerajaan walaupun raja tidak memiliki kewenangan lagi untuk 
menunjukkan putera mahkota untuk menjadi penerus takhta selanjutnya tapi raja masih memiliki 
wewenang untuk memilih menominasi pangeran-pangeran yang akan dimusyawarahkan  oleh  dewan  
kepatuhan.  Setelah  dimusyawarakan






















































ii










oleh dewan kepatuhan siapa yang akan menjadi putera mahkota Raja akan mengumumkan siapa yang akan 
menjadi putera mahkota kepada keluarga kerajaan, rakyat dan awak media. Putera mahkota akan 
diangkat menjadi raja apabila raja telah wafat dan sesuai diatur dalam pasal 5 an-Nizham al-Asasi 
lil Hukmi Tahun 1412 H/1992 M.}
}