%0 Thesis
%9 Skripsi
%A AFIFA PUTRI RATNA SARI, NIM: 15370013
%B Fakultas Syariah dan Hukum
%D 2019
%F digilib:37148
%I UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
%K Putusan MA, Putusan MK, Peraturan KPU, Pemilu 2019, Pengurus  Partai Politik, DPD, Fiqh Siyasah
%P 139
%T STUDI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NO. 65 P/HUM/2018 TENTANG PENCALONAN PENGURUS PARTAI POLITIK SEBAGAI   PESERTA PEMILU ANGGOTA DPD PERSPEKTIF FIQH SIYASAH
%U https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/37148/
%X Terjadinya permasalahan konstitusional mengenai persyaratan pencalonan anggota  Dewan Perwakilan Daerah untuk Pemilu 2019, berawal dari Putusan Mahkamah  Konstitusi No. 30/PUU-XVI/2018 bertanggal 23 Juli 2018 yang menyatakan bahwa  calon anggota DPD tidak boleh berstatus sebagai pengurus (fungsionaris) partai  politik, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah, namun Mahkamah Agung  melalui Putusan Nomor 65P/HUM/2018 bertanggal 25 Oktober 2018 justru secara  tidak langsung memberikan kesempatan bagi Pengurus Partai Politik untuk mengikuti  Pemilu anggota DPD 2019. Pasalnya, MA menilai Peraturan KPU No.26 Tahun 2018  yang dikeluarkan untuk menindaklanjuti Putusan MK No. 30/PUU-XVI/2018 tidak  dapat diberlakukan surut. Akibatnya, mulai terlihat pertentangan antar Putusan MK  dan Putusan MA. Dalam skripsi ini penulis akan membahas apa saja dasar dan  pertimbangan yang digunakan oleh Hakim Mahkamah Agung dalam menetapkan  Putusan MA No. 65P/HUM/2018 dan bagaimana tinjauan teori Fiqh Siyasah  mengenai Putusan MA tersebut.  Jenis penelitian ini merupakan penelitian pustaka yang sifat penelitiannya adalah  deskriptif-analisis dengan menggunakan metode kualitatif. Pada penelitian ini penulis  meninjau Putusan MA No. 65P/HUM/2018 menggunakan teori Fiqh Siyasah  khususnya berkenaan dengan prinsip keadilan. Pendekatan penelitian ini adalah  yuridis-normatif.  Hasil penelitian menunjukan bahwa Putusan Mahkamah Agung No.  65P/HUM/2018 bertentangan dengan Prinsip Keadilan karena Putusan tersebut belum  mewujudkan keadilan bagi DPD, ketika partai politik diperbolehkan masuk dalam  keanggotan DPD memungkinkan hilangnya peran DPD sebagai wakil daerah. Selain  itu Putusan tersebut juga belum mewujudkan keadilan bagi daarah karena  memugkinkan kebijakan DPD lebih didominasi oleh kepentingan partai politik,  padahal semestinya kebijakan DPD harus mencerminkan pada kepentingan daerah.  DPD diberi amanah oleh daerah untuk mewakili dan membawa aspirasi mereka  ketingkat parlemen. Sehingga Penulis berkesimpulan bahwa Putusan Mahkamah  Agung No. 65P/HUM/2018 belum sesuai dengan Fiqh Siyasah.
%Z Siti Jahroh, S.H.I., M.S.