@phdthesis{digilib37155, month = {August}, title = {KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM PERATURAN PRESIDEN NOMOR 20 TAHUN 2018 TENTANG PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING PERSPEKTIF SIYASAH TASYRI?IYYAH}, school = {UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta}, author = {NIM. 15370019 WEINI WAHYUNI}, year = {2019}, note = {DR. AHMAD YANI ANSHORI, M.AG}, keywords = {TKA, Investasi, Pengangguran, Siyasah Tasyri?iyyah}, url = {https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/37155/}, abstract = {Disahkannya Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing oleh Presiden Joko Widodo menimbulkan protes dari berbagai kalangan. Meskipun peraturan tersebut bertujuan untuk mendukung perekonomian nasional dan perluasan kesempatan kerja melalui investasi, masyarakat tetap menolak hadirnya Perpres tersebut karena dikhawatirkan akan mengancam tenaga kerja lokal dalam mengakses lapangan pekerjaan. Dalam hal ini, lahir ketakutan akan tertutupnya lapangan pekerjaan bagi masyarakat Indonesia karena kemudahan akses yang diberikan oleh Pemerintah kepada tenaga kerja asing untuk masuk ke wilayah Indonesia melalui pasal 9 dan 10. Dalam Hal ini, Perpres tersebut akan berdampak pada naiknya angka pengangguran karena lapangan pekerjaan akan diperebutkan oleh pekerja Indonesia dengan TKA. Namun, data mengenai angka pengangguran di Indonesia justru memperlihatkan kondisi sebaliknya, yakni penurunan tingkat pengangguran terjadi dalam beberapa tahun terakhir. Penelitian ini akan mengkaji bagaimana Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing dalam perspektif Siyasah Tasyri?iyyah. Jenis penelitian ini adalah penelitian pustaka dengan pendekatan yuridis normatif. Sedangkan metode analisis data yang digunakan adalah deskriptif analitik. Dalam metode pengumpulan data penyusun menggunakan metode dokumentasi data kualitatif yang berkaitan dengan hal yang dibahas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asingberorientasi pada kemaslahatan perekonomian Indonesia dan perluasan lapangan pekerjaan. Hal ini menunjukkan bahwa kekhawatiran yang sempat dialami oleh masyarakat ketika hendak di sahkannya Perpres tersebut tidaklah didasari dengan alasan yang kuat, sebab Perpres tersebut memuat pengaturan yang memproteksi ii tenaga kerja dalam negeri. Sehingga Perpres tersebut selaras dengan SiyasahTasyri?iyyah dimana pasal-pasal yang diatur didalamnyasejalan dengan asas legislasi dalam Islam (Tasyri Islami) yakni meniadakan kesempitan/kesulitan, berangsur-angsur dalam menetapkan hukum, sejalan dengan kemaslahatan manusia, dan mewujudkan keadilan yang merata.} }