TY  - THES
N1  - Dr. AHMAD YANI ANSHORI, M.Ag
ID  - digilib37162
UR  - https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/37162/
A1  - ALTHOF DINANTAMA, NIM. 15370023
Y1  - 2019/08/15/
N2  - Gagasan pembentukan Mahkamah Konstitusi di Indonesia merupakan pengembangan dari asas-asas 
demokrasi dimana hak politik rakyat dan hak asasi manusia merupakan tema dasar dalam politik 
ketatanegaraan. Hak dasar tersebut dijamin secara konstitusional yang kemudian disebut dengan 
hak-hak konstitusional warga negara dan diwujudkan secara institusional melalui lembaga negara yang 
melindunginya. Namun, dalam perkembangannya, adanya kekosongan pengaturan pada pengujian perkara 
constitutional question membuat gagasan perlindungan terhadap hak asasi manusia dan hak 
konstitusional warga negara belum dapat dilaksanakan secara maksimal. Oleh karena itu, penambahan 
kewenangan Mahkamah Konstitusi terkait constitusional question melalui pendekatan siy?sah 
dust?riyyah menjadi sangat penting untuk diteliti.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah penelitian pustaka (library 
research). Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan 
konseptual (comparative approach) dengan teori siy?sah dust?riyyah. Sumber data dalam penelitian 
ini terbagi menjadi 3 (tiga) yaitu: sumber primer, sekunder dan tersier.

Hasil penelitian dalam skripsi ini menunjukkan bahwa penerapan mekanisme constitutional question 
dengan segala aspeknya yang meliputi konsep, tujuan serta mekanisme penerapannya telah sesuai dan 
relevan dengan prinsip-prinsip yang ada di dalam siy?sah dust?riyyah. Khususnya dalam aspek 
perlindungan HAM (Hak Asasi Manusia) dalam islam, sulthah qa??iyyah dan sulthah tashri?iyyah. Oleh 
karena itu, penerapan mekanisme constitutional question harus segera diwujudkan, agar hakim biasa 
(peradilan dibawah lingkup Mahkamah Agung) tidak memaksakan diri untuk menerapkan undang-undang 
yang konstitusionalitasnya masih diragukan oleh hakim tersebut terhadap perkara yang sedang 
ditanganinya. Dengan demikian, kemungkinan hakim melakukan tindakan yang tidak adil dapat 
dihilangkan dan perlindungan terhadap hak konstitusional warga negara dapat dimaksimalkan.
PB  - UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
KW  - Constitutional Question
KW  -  Siy?sah Dust?riyyah
KW  -  Hak Konstitusional.
M1  - skripsi
TI  - WACANA CONSTITUTIONAL QUESTION DI MAHKAMAH KONSTITUSI PERSPEKTIF SIY?SAH DUST?RIYYAH
AV  - restricted
EP  - 119
ER  -