<> "The repository administrator has not yet configured an RDF license."^^ . <> . . . "PERSPEKTIF MAQASID SYARI’AH TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 97/PUU-XIV/2016 ATAS UJI \r\nMATERI PASAL 61 DAN 64 UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2013 TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN"^^ . "Penghayat Kepercayaan atau biasa dikenal sebagai agama lokal merupakan suatu kepercayaan kepada \r\nTuhan yang dianut oleh masyarakat leluhur di Nusantara sebelum datangnya agama Hindu dan Budha. \r\nEksistensi penghayat kepercayaan semakin berkurang setelah datangnya agama-agama yang sekarang \r\ndiakui oleh UU Nomor 1/PNPS/1965 yaitu Islam, Kristen, Katolik,Budha, Hindu, dan Kong Hu Chu. \r\nDisamping itu masyarakat Indonesia harus memiliki dokumen kependudukan KK dan KTP yang di amanatkan \r\noleh UU Nomor 24 Tahun 2013 tentang Admnistrasi Kependudukan. Dalam Pasal 61 Ayat (1), (2) dan \r\nPasal 64 Ayat (1) dan (5) UU Administrasi Kependudukan pengisian dokumen kependudukan di KK dan di \r\nKTP harus ditulis agama yang dianut dalam kolom agama, sementara bagi penghayat kepercayaan kolom \r\nagama mereka di dokumen kependudukan tidak ditulis dan dikosongkan. Pengosongan dikolom agama ini \r\nmenimbulkan masalah bagi penghayat kepercayaan, mereka merasa sering mendapat diskriminasi dan hak \r\nkonstitusionalnya di langgar oleh pasal tersebut. Maka pada tanggal 28 September 2016, empat orang \r\ndari pemeluk penghayat kepercayaan mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi untuk menguji pasal \r\n61 dan 64 UU Adminduk dan pada tanggal 7 November keluarlah putusan MK No 97/PUU- XIV/2016 yang \r\nmengabulkan permohonan pemohon dengan menyatakan bahwa pasal yang di uji bertentangan dengan UUD \r\n1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum. Putusan ini juga bertujuan dengan pengembalian hak-hak \r\npeghayat kepercayaan yang dirugikan\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nii\r\n\r\n\r\n\r\n\r\niii\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\noleh pasal-pasal yang diuji. Atas dasar itu, penulis tertarik untuk meneliti putusan MK \r\nini dalam kacamata HAM dan Maqasid Syariah.\r\n\r\nJenis Penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah penelitian pustaka (library \r\nresearch), yaitu penelitian yang di peroleh dari berbagai sumber buku-buku , jurnal, makalah, \r\nnaskah, dokumen, dan karya ilmiyah lainnya yang berkaitan dengan pembahasan dan penelitian. Sifat \r\ndari penelitian yang digunakan penulis adalah penelitian yang bersifat deskriptif analitis. \r\nDeskriptif analitis yaitu penelitian dengan cara pengumpulan data kemudian mengdeskripsikan, \r\nmengklarifikasi dan menganalisis persoalan yang berkaitan dengan permasalahan yang akan di teliti \r\nsecara mendalam dan komprehensif. Selanjutnya, pendekatan dalam penelitian ini penulis menggunakan \r\npendekatan Yuridis-Normatif. Pendekatan yuridis normatif merupakan pendekatan yang dilakukan \r\nberdasarkan badan hukum dengan cara menelaah teori-teori , konsep-konsep, asas-asas hukum serta \r\nketerkaitannya dengan teori Maqasid Syari‟ah.\r\n\r\nSetelah melakukan analisis dan penelitian secara mendalam, Putusan MK Nomor 97/PUU-XIV/2016 \r\nmemberikan pemenuhan kembali hak-hak penghayat kepercayaan dan pengakuan atas eksistensi penghayat \r\nkepercayaan. Hal ini terlihat dari beberapa progres yang penulis amati selama melakukan penelitian, \r\nseperti kolom agama bagi penghayat kepercayaan tidak lagi dikosongkan dan ditulis (penghayat \r\nKepercayaan). selain itu adanya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 40 Tahun 2019 yang mengatur \r\npencatatan perkawinan bagi pemeluk penghayat kepercayaan. Namun dalam perkembangannya, putusan ini \r\nhampir seluruhnya memberikan kemaslahatan bagi penghayat\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\niii\r\n\r\n\r\n\r\n\r\niv\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nkepercayaan, karena dalam Maqasid syri‟ah untuk mencapai kemaslahatan harus ada tujuan untuk \r\nmelindungi agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta."^^ . "2019-08-20" . . . . "UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta"^^ . . . "Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta"^^ . . . . . . . . . "NIM. 15370025"^^ . "FAHRU ROZI LUBIS"^^ . "NIM. 15370025 FAHRU ROZI LUBIS"^^ . . . . . . "PERSPEKTIF MAQASID SYARI’AH TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 97/PUU-XIV/2016 ATAS UJI \r\nMATERI PASAL 61 DAN 64 UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2013 TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN (Text)"^^ . . . . . "15370025_BAB I_BAB V_DAFTAR PUSTAKA.pdf"^^ . . . "PERSPEKTIF MAQASID SYARI’AH TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 97/PUU-XIV/2016 ATAS UJI \r\nMATERI PASAL 61 DAN 64 UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2013 TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN (Text)"^^ . . . . . "PERSPEKTIF MAQASID SYARI’AH TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 97/PUU-XIV/2016 ATAS UJI \r\nMATERI PASAL 61 DAN 64 UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2013 TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN (Other)"^^ . . . . . . "PERSPEKTIF MAQASID SYARI’AH TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 97/PUU-XIV/2016 ATAS UJI \r\nMATERI PASAL 61 DAN 64 UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2013 TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN (Other)"^^ . . . . . . "PERSPEKTIF MAQASID SYARI’AH TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 97/PUU-XIV/2016 ATAS UJI \r\nMATERI PASAL 61 DAN 64 UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2013 TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN (Other)"^^ . . . . . . "PERSPEKTIF MAQASID SYARI’AH TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 97/PUU-XIV/2016 ATAS UJI \r\nMATERI PASAL 61 DAN 64 UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2013 TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN (Other)"^^ . . . . . . "PERSPEKTIF MAQASID SYARI’AH TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 97/PUU-XIV/2016 ATAS UJI \r\nMATERI PASAL 61 DAN 64 UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2013 TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN (Other)"^^ . . . . . . "lightbox.jpg"^^ . . . "PERSPEKTIF MAQASID SYARI’AH TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 97/PUU-XIV/2016 ATAS UJI \r\nMATERI PASAL 61 DAN 64 UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2013 TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN (Other)"^^ . . . . . . "preview.jpg"^^ . . . "PERSPEKTIF MAQASID SYARI’AH TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 97/PUU-XIV/2016 ATAS UJI \r\nMATERI PASAL 61 DAN 64 UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2013 TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN (Other)"^^ . . . . . . "medium.jpg"^^ . . . "PERSPEKTIF MAQASID SYARI’AH TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 97/PUU-XIV/2016 ATAS UJI \r\nMATERI PASAL 61 DAN 64 UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2013 TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN (Other)"^^ . . . . . . "small.jpg"^^ . . "HTML Summary of #37163 \n\nPERSPEKTIF MAQASID SYARI’AH TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 97/PUU-XIV/2016 ATAS UJI \nMATERI PASAL 61 DAN 64 UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2013 TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN\n\n" . "text/html" . . . "Historiografi" . .