@phdthesis{digilib37171,
           month = {September},
           title = {HUBUNGAN KERJA ANTARA KEPALA DESA DAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DITINJAU DARI PERSPEKTIF 
SIYASAH DUSTURIYAH DALAM MENGELOLA DANA DESA

(STUDI KASUS DI DESA TANJUNG PASIR KECAMATAN RANTAU BAYUR KABUPATEN BANYUASIN POVINSI SUMATERA 
SELATAN)},
          school = {UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta},
          author = {NIM. 15370038 ROY MAHDI},
            year = {2019},
            note = {Drs. M. RIZAL QOSIM, M.Si},
        keywords = {Kepala Desa, BPD, Kesesuaian Kerja, Dana Desa, Pembangunan
Infrastruktur, Siyasah Dusturiyah},
             url = {https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/37171/},
        abstract = {Pelaksanaan urusan kepemerintahan desa tidak terpisahkan dari
penyelenggaraan dan koordinasi yang baik dengan pihak-pihak yang berkaitan
dengan tugas kepemerintahan desa tersebut untuk mewujudkan keberhasilkan
dalam pemerintahan. Pihak-pihak yang dimaksud tersebut tergabung dalam
aparatur desa. Pemerintah Desa terdiri dari Kepala Desa, Sekretaris Desa dan
Perangkat Desa lain, yang telah memiliki fungsi dan peran masing-masing sebagai
pelaksana Pemerintahan Desa. Sedangkan yang dimaksud Pemerintahan Desa
adalah kegiatan penyelenggaraan pemerintahan yang dilaksanakan oleh
Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Badan
Permusyawaratan Desa adalah lembaga legislasi dan pengawasan dalamhal
pelaksanaan peraturan Desa, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan
keputusan Kepala Desa. BPD berkedudukan sejajar dan menjadi mitra Pemerintah
Desa.
Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian lapangan (filed
research), yaitu suatu penelitian yang berfungsi untuk memperoleh data langsung
dari lapangan.Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris, yaitu
menganalisis permasalahan yang dikaji dengan cara memadukan bahan-bahan
hukum yang ada dengan yang diperoleh dari lapangan sesuai kenyataan sosial.
Dalam hal ini terkait hubungan kerja kepala desa dengan BPD dalam upaya
pembangunan infrastruktur menggunakan dana desa. Kemudian dianalisa
menggunakan kaidah-kaidah hukum yang relevan dengan masalah tersebut, yaitu
perspektif siyasah dusturiyah.
Hasil penelitian menunnjukkan Kerja kepala desa dan BPD Tanjung Pasir
dalam pembangunan infrastruktur menggunakan dana desa cukup sinkron dan
terjalin dengan baik. namun di sisi lain ada beberapa persoalan dalam hubungan
koordinasi antara Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa di Desa
Tanjung Pasir. Kesesuaian kerja kepala desa dan BPD Tanjung Pasir dalam
pembangunan infrastruktur menggunakan dana desa dari perspektif siyasah
dusturiyah sesuai dengan prinsip negara dan Pemerintahan Islam terdapat prinsip
kekuasaan sebagai amanah, dimana dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Desa prinsip kekuasaan sebagai amanah sangat dibutuhkan Pemerintah
desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Sistem pemerintahan Islam
disebut juga dengan al-Khilafah yang artinya suatu susunan pemerintahan yang
diatur menurut ajaran agama Islam, yang kepala negaranya disebut Khalifah}
}