eprintid: 37192
rev_number: 10
eprint_status: archive
userid: 111
dir: disk0/00/03/71/92
datestamp: 2020-01-02 08:15:25
lastmod: 2020-01-02 08:15:25
status_changed: 2020-01-02 08:15:25
type: thesis
metadata_visibility: show
creators_name: FADHILATUL HUSNI, NIM. 15370084
title: KEBEBASAN BEREKSPRESI DAN HAK KONSTITUSIONAL WARGA NEGARA PERSPEKTIF SIYÂSAH DUSTÛRIYYAH
ispublished: pub
subjects: huk_tata
divisions: tata_negara
full_text_status: restricted
keywords: Hak Konstitusional Warga Negara, Kebebasan Berekspresi, Siyâsah Dustûriyyah.
note: Dr. AHMAD YANI ANSHORI, M.Ag.
abstract: Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik pada awalnya 
dikeluarkan pemerintah dikarenakan semakin meningkatnya transaksi perdagangan elektronik. Dengan 
meningkatnya perdagangan elektronik maka bermunculanlah kejahatan-kejahatan yang dilakukan di dunia 
siber. Sedangkan Indonesia belum memiliki satupun undang-undang yang mengatur terkait teknologi 
informasi. Namun sayangnya, di dalam undang-undang ini juga diatur terkait perbuatan yang dilarang 
terkait pencemaran nama baik, ujaran kebencian terhadap suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA) 
dan menakut-nakuti dengan ancaman kekerasan. Pasal-pasal yang mengatur terkait hal-hal tersebut 
dinilai masyarakat multitafsir yang pada akhirnya menyebabkan terancamnya hak konstitusional warga 
negara yaitu kebebasan berekspresi.

Diperlukan penelitian yang serius untuk menuntaskan kegelisahan ini. Apakah Undang-Undang Nomor 11 
Tahun 2008 telah menjamin hak konstitusional warga negara? Dan bagaimana bentuk jaminan hak 
konstitusional warga negara yang terkandung di dalam undang-undang tersebut? merupakan 
pertanyaan-pertanyaan penting dan sekaligus menjadi permasalahan utama penelitian ini. Penelitian 
ini memiliki jenis library research dan teknik analisa data yang digunakan dalam penelitian ini 
adalah deskriptif analisis. Pertanyaan-pertanyaan di atas dijawab menggunakan konsep siyâsah 
dustûriyyah. Penyusun memulainya dengan menganalisa pasal-pasal Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 
tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan mengkonkritkan bahasan kepada pasal tentang 
perbuatan yang dilarang yaitu terkait pencemaran nama baik, ujaran kebecian, dan menakut-nakuti 
dengan ancaman kekerasan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa hadirnya Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi 
dan Transaksi Elektronik adalah bentuk tanggungjawab negara terutama pemerintah dalam menjamin hak 
konstitusional warga negara sebagaimana yang telah diamanatkan di dalam konstitusi. Di sisi lain, 
aturan tentang perbuatan yang dilarang sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 27 – Pasal 29 UU ITE 
diperlukan mengingat perkembangan Teknologi Informasi  itu  sendiri.  Pembatasan  terkait  
kebebasan  berekspresi























































ii










boleh dilakukan oleh negara mengingat kebebasan seseorang dibatasi oleh kebebasan orang lain.
date: 2019-08-21
date_type: published
pages: 123
institution: UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
department: Fakultas Syariah dan Hukum
thesis_type: skripsi
thesis_name: other
citation:   FADHILATUL HUSNI, NIM. 15370084  (2019) KEBEBASAN BEREKSPRESI DAN HAK KONSTITUSIONAL WARGA NEGARA PERSPEKTIF SIYÂSAH DUSTÛRIYYAH.  Skripsi thesis, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.   
document_url: https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/37192/1/15370084_BAB-I_V_DAFTAR-PUSTAKA.pdf
document_url: https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/37192/2/15370084_BAB-II_sampai_SEBELUM-BAB-TERAKHIR.pdf