relation: https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/37457/
title: PANDANGAN MAJELIS TARJIH DAN TAJDID  PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  MENGENAI STATUS ANAK DARI PERNIKAHAN  YANG TIDAK DICATATKAN (SIRRI)
creator: AGUNG WASKITO, NIM. 11350083
subject: Keluarga Islam
description: Perkawinan yang telah ditetapkan oleh Allah SWT sebagai jalan untuk  halalnya berkumpul dan melakukan hubungan intim (bersetubuh). Dengan  perkawinan, manusia akan memiliki keturunan yang lahir dan dibesarkan dalam  pengayoman ibu dan ayah sebagai orang tua. Oleh karena itu, sebuah perkawinan  belumlah dikatakan sempurna apabila belum dikaruniai keturunan (anak). Dengan  anak yang dihasilkan dari pernikahan maka akan memunculkan hubungan nasab  atau status dalam keluarga, antara anak dan orang tuanya, Anak tersebut berhak  mendapatkan status keperdataan sepenuhnya sebagai anak yang sah seperti halnya  hubungan nasab yang meliputi hak waris, nafkah, perwalian, dan lain-lain.  Permasalahan status anak yang timbul akibat adanya nikah sirri di masyarakat  menjadi salah satu sebab adanya putusan Majelis Tarjih, Oleh karena itu, perlu  adanya penelitian bagaimana Pandangan dan Dasar Hukum Majelis Tarjih dan  Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah mengenai status anak dari pernikahan  yang tidak dicatatkan.  Dalam penelitian ini penyusun mencoba mengkaji dengan menggunakan  library research (penelitian kepustakaan). Bahan primer dalam penelitian ini  adalah Putusan Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah yang  berupa dasar argumentasi tentang status anak di luar nikah. Bahan sekunder dari  penulisan ini adalah dokumen-dokummen resmi, buku-buku yang berhubungan  dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, peraturan  perundang-undangan dan pendapat para tokoh dan ulama yang berkaitan dengan  permasalahan ini. Pendekatan Ijtihad Muhammadiyah yang digunakan dalam  masalah ini yaitu pendekatan bayani, burhani, dan irfani. Pendekatan bayani  menggunakan nas-nas syariah, Pendekatan burhani menggunakan ilmu  pengetahuan yang berkembang, seperti dalam ijtihad mengenai hisab, dan  Pendekatan irfani berdasarkan kepada kepekaan nurani dan ketajaman intuisi  batin.  Kesimpulan dari penelitian ini adalah, metode istinbāt Majelis Tarjih  dan Tajdid Muhammadiyah dalam menyelesaikan masalah ini yaitu menggunakan  metode istiṣlâhî, yaitu menetapkan hukum dengan menggunakan pendekatan yang  beradasarkan ‘illah untuk kemaslahatan (kebaikan). Analisis hukum Islam  berdasarkan qaidah fiqih “meninggalkan hal-hal yang membawa kerusakan lebih  didahulukan dari pada hal-hal yang membawa kemashlahatan”. Sebagai upaya  sadd aż-żarī’ah yaitu mencegah sesuatu perbuatan agar tidak menimbulkan  mafsdat (kerusakan) dan memelihara mashlahah yang menjadi unsur dari  disyari’atkannya hukum dalam Islam (mȃqaashid as-syarȋ’aḫ). Aspek  memelihara agama adalah hal yang harus diutamakan. Atas dasar pertimbangan  tersebut maka bagi Warga Muhammadiyah wajib hukumnya mencatatkan  perkawinan yang dilakukannya, karena mencatatkan perkawinan mengandung  kebaikan yang besar dalam kehidupan sosial kemasyarakatan dan agama terkait  hak dan status anak yang nantinya dilahirkan.
date: 2019-08-26
type: Thesis
type: NonPeerReviewed
format: text
language: id
identifier: https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/37457/1/11350083_BAB-I_BAB-V_DAFTAR-PUSTAKA.pdf
format: text
language: id
identifier: https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/37457/2/11350083_BAB-II_sampai_SEBELEUM-BAB-TERAKHIR.pdf
identifier:   AGUNG WASKITO, NIM. 11350083  (2019) PANDANGAN MAJELIS TARJIH DAN TAJDID PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH MENGENAI STATUS ANAK DARI PERNIKAHAN YANG TIDAK DICATATKAN (SIRRI).  Skripsi thesis, UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA.