%A NIM. 12350080 MUHAMMAD SYUKRON ALAN NASRULLOH
%O Dr. MALIK IBRAHIM, M.Ag
%T TINJAUAN HUKUM ISLAM STUDI IMPLEMENTASI
PELAKSANAAN PERNIKAHAN WANITA HAMIL DI LUAR NIKAH
PERSPEKTIF MAQASHID SYARI’AH
(STUDI KASUS DI KUA KECAMATAN BANGUNTAPAN
KABUPATEN BANTUL 2018)
%X Skripsi ini mengkaji masalah pernikahan wanita hamil di luar nikah, yakni ditinjau
dari perspektif maqosid syari’ah. Hal ini dilatar belakangi oleh meningkanya pernikahan
wanita hamil diluar nikah yang disebabkan karena pergaulan bebas. KUA Kecamatan
Banguntapan Kabupaten Bantul juga harus menghadapi realitas wanita hamil yang ingin
mengesahkan pernikahannya. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui tinjauan hukum islam
terhadap pelaksanaan pernikahan wanita hamil diluar nikah perspektif Maqoshid Syari’ah di
KUA Kecamatan Banguntapan Kabupaten Bantul. Studi ini dikaji dengan metode pendekatan
deskriptif analisis serta deskripsi normatif, yaitu menganalisis pandangan penghulu di KUA
Kecamatan Banguntapan Bantul terhadap pernikahan wanita hamil diluar nikah dan
pandangan hukum islam terhadap nikah hamil di KUA Banguntapan Kabupaten Bantul.
Datanya diperoleh melalui obsevasi formil dan wawancara terstruktur dan terbuka dengan
penghulu yang berperan penting dalam prosedur perkawinan di KUA Kecamatan
Banguntapan Bantul. Hasil wawancara ini dibandingkan dengan Pandangan Hukum Islam
terhadap nikah hamil berdasarkan perspektif maqoshid syari’ah
Adapun hasil penelitian ini adalah Pandangan Penghulu di KUA Kecamatan
Banguntapan terhadap nikah hamil adalah diperbolehkan dengan syarat pernikahan tersebut
dinyatakan sah secara hukum dan pernikahan tersebut dilaksanakan dengan laki-laki yang
menghamilinya. Pandangan tersebut menyandarkan argumentasi pada Undang-Undag No. 1
Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam Pasal 53, yaitu seorang wanita hamil diluar nikah
dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya, tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran
anaknya, dan pada saat wanita hamil , tidak diperlukan perkawinan ulang setela anak yang
dikandungya lahir. Jika dinikahkan dengan pria yang bukan menghamilinya maka tidak sah
dan tidak diperbolehkan.
Pandangan Hukum Islam terhadap pelaksanaan nikah hamil adalah sudah sesuai
dengan ketentuan hukum Islam maupun menurut perundang-undangan yang berlaku , yakni
Pasal 53 KHI dan tidak bertentangan dengan kandungan surah An-Nur (24) Ayat (3). Wanita
hamil akibat zina boleh dinikahkan dengan pria yang menghamilinya demi kemaslahatan,
yaitu menjaga aib Keluarga, agar anak yang dikandungnya memiliki nasab yang jelas.
Apabila wanita hamil aibat zina akan dinikahkan dengan pria yang bukan menghamili, maka
PPN KUA Kecamatan Banguntapan Kabupaten Bantul akan menimbang-nimbang kembali,
dan tindakan yang tepat adalah tidak menikahkan wanita hamil tersebut sambil menunggu
kelahiran sang bayi lahir, dan mengacu pada aturan KHI dan agar supaya tidak terjadi
percampuran nasab yang tidak diinginkan.
%K pernikahan wanita hamil, kompilasi hukum islam, UU no.1 tahun 1974
%D 2019
%I UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
%L digilib37473