@phdthesis{digilib37477,
           month = {August},
           title = {TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP
PENYELESAIAN SENGKETA WARIS OLEH KUTAI DI
KELURAHAN TANJUNG AGUNG KECAMATAN
PELABAI KABUPATEN LEBONG PROVINSI
BENGKULU},
          school = {UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA},
          author = {NIM. 13350018 SAKUTRA},
            year = {2019},
            note = {Drs. SUPRIATNA, M.Si.},
        keywords = {sengketa waris Kutai, Hukum Islam, hukum adat},
             url = {https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/37477/},
        abstract = {Indonesia adalah negara multikultural yang di dalamnya
terdapat berbagai suku dan budaya. Dari keberagaman tersebut
sudah pasti mempunyai aturan yang berbeda-beda dalam tata
kelola kehidupan yang diyakini mempunyai nilai-nilai luhur,
termasuk dalam urusan menyelesaikan sengketa waris. Islam
adalah agama mayoritas yang dianut oleh masyarakat Tanjung
Agung, kemayoritasan tersebut tidak mempengaruhi masyarakat
setempat dalam membagi serta menyelesaikan sengketa warisnya
secara hukum kewarisan Islam. Menyelesaikan segketa waris,
masyarakat setempat mempunyai pemangku adat yang disebut
Kutai. Pada praktiknya, Kutai menyelesaikan sengketa waris
tidak merujuk pada teori hukum kewarisan Islam. Oleh sebab itu
penulis mengadakan penelitian mengenai Tinjuan hukum Islam
terhadap penyelesaian sengketa waris oleh Kutai di Kelurahan
Tanjung Agung Kecamatan Pelabai Kabupaten Lebong Provinsi
Bengkulu.
Berdasarkan paparan di atas penelitian ini menjelaskan
apa yang menjadi acuan Kutai dalam menyelesaikan sengketa
waris, bagaimana praktik penyelesaiannya dan bagaimana
tinjauan hukum Islam terhadap penyelesaian sengketa waris
tersebut. Penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan
(field research) dan untuk menganalisis praktik tersebut
penelitian ini menggunakan pendekatan normatif.
Dari penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa
mendamaikan pihak yang bersengketa dengan cara adat kebiasaan
masyarakat setempat dibolehkan. Bila melihat dari acuan yang
digunakan oleh Kutai dalam menyelesaikan sengketa waris serta
praktik yang dijalankan tidak sesuai dengan hukum kewarisan
Islam.}
}