<> "The repository administrator has not yet configured an RDF license."^^ . <> . . . "PENAFSIRAN PASAL 182 HURUF (I) UNDANGUNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM OLEH MAHKAMAH KONSTITUSI PERSPEKTIF SIYASAH"^^ . "Penelitian ini dilatrbelakangi oleh adanya putusan\r\nMahakamah Konstitusi yang merupakan hasil penafsiran\r\nPasal 182 Huruf (i) Undang-Undang No. 7 Tahun 2017\r\nTentang Pemilu. Pada pasal tersebut memuat aturan yang\r\nmensyaratkan untuk setiap calon anggota DPD tidak boleh\r\nmerangkap menjadi pekerja yang sumber keuangannya\r\nbersumber dari negara dan “pekerjaan lain” yang\r\nmengakibatkan adanya konflik kepentingan dengan peran dan\r\nfungsi dari anggota DPD sesuai dengan ketentuan undangundang.\r\nMahkamah Konstitusi memberikan tafsiran, bahwa\r\nPasal 182 Huruf (i) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017\r\ntentang Pemilu mencakup pula untuk anggota partai politik.\r\nOleh karena itu setiap calon anggota DPD tidak boleh\r\nmerangkap menjadi pengurus naggota partai politik.\r\nFokus kajian dalam tesis ini adalah Pertama, Bagaimana\r\npertimbangan mahkamah konstitusi dalam menafsirkan Pasal\r\n182 Huruf (i) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Kedua,\r\nbagaiamana tinjauan siyasah sayr’iyah tentang pertimbangan\r\nMahkamah Konstitusi dalam menafsirkan Pasal 182 Huruf (i)\r\nUndang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Jenis\r\npenelitian yang digunakan dalam tesis ini adalah penelitian\r\npustakan (library research) dan sifat penelitiannya adalah\r\ndeskrifti-analitik,\r\nPertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam menafsirkan\r\nfrase “pekrjaan lain” pada Pasal 182 Huruf (i) Undang-\r\nUndang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu untuk\r\nmencegah adanya intervensi partai politik yang akan\r\nmengakibatkan adanya benturan dengan peran dan tugas\r\nDPD. Karena jika pengurus partai politik bisa menjadi\r\nanggota DPD, maka akan berpotensi akan lebih\r\nmementingkan kepenting platform partai daripada\r\nkepentingan daerah sebagai yang diamanahkan oleh\r\nkontstitusi. Pertimbangan mahkamah konstitusi ini sejalan\r\ndengan “asas kekuasaan adalah amanah” dalam siyasah syar’iyah. Dalam asas ini, ditegaskan bahwa suatu jabatan\r\nharus diberikan kepada orang yang mampu dan memiliki\r\ntanggung jawab untuk menjalankan tugas sebagaimana yang\r\ndiamanahkan kepadanya. Dalam arti tugas dan tanggung\r\njawab yang diberikan kepadanya harus diutamakan daripada\r\nkepentingan pribadi atau kelompoknya. Dengan demikian\r\nsetiap jabatan kekuasaan harus diserahkan kepada orang yang\r\nmampu bertanggung jawab dan amanah.\r\nKata kunci: Penafsiran, Pasal 182 Huruf (i), Perspektif Siyasah."^^ . "2019-09-18" . . . . "UIN Sunan Kalijaga"^^ . . . "Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga"^^ . . . . . . . . . "NIM. 17203010015"^^ . "LALU JUNAIDI, SH."^^ . "NIM. 17203010015 LALU JUNAIDI, SH."^^ . . . . . . "PENAFSIRAN PASAL 182 HURUF (I) UNDANGUNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM OLEH MAHKAMAH KONSTITUSI PERSPEKTIF SIYASAH (Text)"^^ . . . . . "17203010015_BAB-I_V_DAFTAR-PUSTAKA.pdf"^^ . . . "PENAFSIRAN PASAL 182 HURUF (I) UNDANGUNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM OLEH MAHKAMAH KONSTITUSI PERSPEKTIF SIYASAH (Text)"^^ . . . . . "PENAFSIRAN PASAL 182 HURUF (I) UNDANGUNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM OLEH MAHKAMAH KONSTITUSI PERSPEKTIF SIYASAH (Other)"^^ . . . . . . "PENAFSIRAN PASAL 182 HURUF (I) UNDANGUNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM OLEH MAHKAMAH KONSTITUSI PERSPEKTIF SIYASAH (Other)"^^ . . . . . . "PENAFSIRAN PASAL 182 HURUF (I) UNDANGUNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM OLEH MAHKAMAH KONSTITUSI PERSPEKTIF SIYASAH (Other)"^^ . . . . . . "PENAFSIRAN PASAL 182 HURUF (I) UNDANGUNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM OLEH MAHKAMAH KONSTITUSI PERSPEKTIF SIYASAH (Other)"^^ . . . . . . "PENAFSIRAN PASAL 182 HURUF (I) UNDANGUNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM OLEH MAHKAMAH KONSTITUSI PERSPEKTIF SIYASAH (Other)"^^ . . . . . . "PENAFSIRAN PASAL 182 HURUF (I) UNDANGUNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM OLEH MAHKAMAH KONSTITUSI PERSPEKTIF SIYASAH (Other)"^^ . . . . . . "lightbox.jpg"^^ . . . "PENAFSIRAN PASAL 182 HURUF (I) UNDANGUNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM OLEH MAHKAMAH KONSTITUSI PERSPEKTIF SIYASAH (Other)"^^ . . . . . . "preview.jpg"^^ . . . "PENAFSIRAN PASAL 182 HURUF (I) UNDANGUNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM OLEH MAHKAMAH KONSTITUSI PERSPEKTIF SIYASAH (Other)"^^ . . . . . . "medium.jpg"^^ . . . "PENAFSIRAN PASAL 182 HURUF (I) UNDANGUNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM OLEH MAHKAMAH KONSTITUSI PERSPEKTIF SIYASAH (Other)"^^ . . . . . . "small.jpg"^^ . . "HTML Summary of #37668 \n\nPENAFSIRAN PASAL 182 HURUF (I) UNDANGUNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM OLEH MAHKAMAH KONSTITUSI PERSPEKTIF SIYASAH\n\n" . "text/html" . . . "Hukum Tata Negara" . . . "Hukum Islam"@id . .