eprintid: 37668
rev_number: 11
eprint_status: archive
userid: 6
dir: disk0/00/03/76/68
datestamp: 2020-05-19 04:18:44
lastmod: 2020-05-19 04:19:04
status_changed: 2020-05-19 04:18:44
type: thesis
metadata_visibility: show
creators_name: LALU JUNAIDI, SH., NIM. 17203010015
title: PENAFSIRAN PASAL 182 HURUF (I) UNDANGUNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM OLEH MAHKAMAH KONSTITUSI PERSPEKTIF SIYASAH
ispublished: pub
subjects: huk_tata
subjects: hukum
divisions: huk_tataneg
full_text_status: restricted
keywords: Penafsiran, Pasal 182 Huruf (i), Perspektif Siyasah.
note: Dr. H. M. Nur, S.Ag., M.Ag.
abstract: Penelitian ini dilatrbelakangi oleh adanya putusan
Mahakamah Konstitusi yang merupakan hasil penafsiran
Pasal 182 Huruf (i) Undang-Undang No. 7 Tahun 2017
Tentang Pemilu. Pada pasal tersebut memuat aturan yang
mensyaratkan untuk setiap calon anggota DPD tidak boleh
merangkap menjadi pekerja yang sumber keuangannya
bersumber dari negara dan “pekerjaan lain” yang
mengakibatkan adanya konflik kepentingan dengan peran dan
fungsi dari anggota DPD sesuai dengan ketentuan undangundang.
Mahkamah Konstitusi memberikan tafsiran, bahwa
Pasal 182 Huruf (i) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017
tentang Pemilu mencakup pula untuk anggota partai politik.
Oleh karena itu setiap calon anggota DPD tidak boleh
merangkap menjadi pengurus naggota partai politik.
Fokus kajian dalam tesis ini adalah Pertama, Bagaimana
pertimbangan mahkamah konstitusi dalam menafsirkan Pasal
182 Huruf (i) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Kedua,
bagaiamana tinjauan siyasah sayr’iyah tentang pertimbangan
Mahkamah Konstitusi dalam menafsirkan Pasal 182 Huruf (i)
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Jenis
penelitian yang digunakan dalam tesis ini adalah penelitian
pustakan (library research) dan sifat penelitiannya adalah
deskrifti-analitik,
Pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam menafsirkan
frase “pekrjaan lain” pada Pasal 182 Huruf (i) Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu untuk
mencegah adanya intervensi partai politik yang akan
mengakibatkan adanya benturan dengan peran dan tugas
DPD. Karena jika pengurus partai politik bisa menjadi
anggota DPD, maka akan berpotensi akan lebih
mementingkan kepenting platform partai daripada
kepentingan daerah sebagai yang diamanahkan oleh
kontstitusi. Pertimbangan mahkamah konstitusi ini sejalan
dengan “asas kekuasaan adalah amanah” dalam siyasah syar’iyah. Dalam asas ini, ditegaskan bahwa suatu jabatan
harus diberikan kepada orang yang mampu dan memiliki
tanggung jawab untuk menjalankan tugas sebagaimana yang
diamanahkan kepadanya. Dalam arti tugas dan tanggung
jawab yang diberikan kepadanya harus diutamakan daripada
kepentingan pribadi atau kelompoknya. Dengan demikian
setiap jabatan kekuasaan harus diserahkan kepada orang yang
mampu bertanggung jawab dan amanah.
Kata kunci: Penafsiran, Pasal 182 Huruf (i), Perspektif Siyasah.
date: 2019-09-18
date_type: published
pages: 168
institution: UIN Sunan Kalijaga
department: Fakultas Syariah dan Hukum
thesis_type: masters
thesis_name: other
citation:   LALU JUNAIDI, SH., NIM. 17203010015  (2019) PENAFSIRAN PASAL 182 HURUF (I) UNDANGUNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM OLEH MAHKAMAH KONSTITUSI PERSPEKTIF SIYASAH.  Masters thesis, UIN Sunan Kalijaga.   
document_url: https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/37668/1/17203010015_BAB-I_V_DAFTAR-PUSTAKA.pdf
document_url: https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/37668/2/17203010015_BAB-II_sampai_SEBELUM-BAB-TERAKHIR.pdf