@mastersthesis{digilib37675,
           month = {May},
           title = {KEMANFAATAN, KEADILAN DAN KEPASTIAN HUKUM PUTUSAN MK NOMOR 69/PUU-XIII/2015 TERHADAP PERJANJIAN KAWIN DALAM PERKAWINAN CAMPURAN},
          school = {UIN Sunan Kalijaga},
          author = {NIM. 17203010037 MAULIDIA MULYANI, S.H},
            year = {2019},
            note = {Dr. Sri Wahyuni, S.Ag., M.Ag,. M.Hum},
        keywords = {Perjanjian Perkawinan, Perkawinan Campuran. UU Perkawinan},
             url = {https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/37675/},
        abstract = {Pada awalnya perjanjian perkawinan dapat dibuat pada masa sebelum
dilangsungkan perkawinan atau pada saat perkawinan. Akan tetapi, karena
kurangnya pemahaman pada konsep perjanjian perkawinan. Maka banyak
pasangan yang tidak membuat perjanjian perkawinan, utamanya dalam hal
pemisahan harta. Perkawinan campuran banyak dilakukan di Indonesia, akan
tetapi mereka belum memahami apa akibat hukum yang ditimbulkan ketika
melangsungkan perkawinan beda kewarganegaraan. Sehingga pada penelitian ini
akan dibahas apakah sebuah perjanjian perkawinan pada perkawinan campuran
mampu menjamin perlindungan hukum dan mengapa konsep keadilan, kepastian
hukum harus diletakkan ke dalam Putusan MK No. 69/PUU-XIII/2015.
Jenis penelitian ini adalah penelitian pustaka dengan pendekatan normatif
filosofi. Sedangkan metode analisis data yang digunakan adalah deskriptif
analitik. Dalam metode pengumpulan data penyusun menggunakan metode
dokumentatif dengan cara mengumpulkan data-data atau karya yang sudah
berlalu.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa Putusan MK No.69/PUU-XIII/2015
mampu menjamin perlindungan hukum bagi pelaku perkawinan campuran.
Dikarenakan pelaku perkawinan campuran bisa membuat perjanjian kawin
kapanpun dan tidak harus dilakukan sebelum atau saat perkawinan. Hal ini
mempengaruhi pada kepemilkan aset, dengan terpisahnya status harta dari harta
bersama. Maka pelaku perkawinan campuran bisa memiliki aset baik secara HGB,
HGU atau Hak Milik. Selanjutnya ketiga konsep yang digagas oleh Gustav
Radbruch harus diletakkan di dalam Putusan karena dengan adanya ketiga konsep
tersebut maka hukum dapat ditegakkan dengan baik dan membawa kemaslahatan.
Kata kunci: Perjanjian Perkawinan, Perkawinan Campuran. UU Perkawinan}
}