@mastersthesis{digilib37677,
           month = {July},
           title = {IMPLIKASI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 46 P/HUM/2018 TERHADAP PENCALONAN MANTAN TERPIDANA KORUPSI (Perspektif Penemuan Hukum dan Maq{\^a}{\d s}id Syariah)},
          school = {UIN Sunan Kalijaga},
          author = {NIM. 17203010038 RETANISA RIZQI, S.H},
            year = {2019},
            note = {DR. OCKTOBERRINSYAH, M.AG},
        keywords = {Putusan Mahkamah Agung, Korupsi, Anggota Legislatif, Mantan Napi, Maq{\^a}{\d s}id syariah},
             url = {https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/37677/},
        abstract = {Menjelang pesta demokrasi 2019 yang lalu, polemik tentang pencalonan
mantan napi korupsi untuk mencalonkan sebagai anggota legislatif kembali
mencuat. Jumanto seorang warga negara Indonesia yang merupakan mantan
terpidana kasus korupsi, mengajukan hak uji materiil ke Mahkamah Agung atas
pasal 4 ayat (3), pasal 11 ayat (1) huruf d, dan Lampiran Model B.3 Peraturan
Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018, yang menurutnya pasal tersebut
telah membatasi ruang geraknya untuk mencalonkan diri sebagai anggota DPRD
Kabupaten Probolinggo. Polemik tentang pencalonan mantan napi korupsi
semakin memanas ketika Mahkamah Agung mengabulkan permohonan Jumanto
dan mengeluarkan putusan Nomor 46 P/HUM/2018. Hal tersebut menimbulkan
perdebatan di masyarakat. Ada yang menilai peraturan tersebut baik dikeluarkan
karna memberikan kesempatan lagi kepada mantan napi korupsi, adapula yang
menilai bahwa putusan tersebut akan merugikan negara dan tidak mencerminkan
prilaku anti korupsi di Indonesia.
Jenis penelitian ini merupakan penelitian pustaka dengan pendekatan
yuridis normatif. Sedangkan metode analisis data yang digunakan adalah
deskriptif analitik. Dalam metode pengumpulan data penyusun menggunakan
metode mengambil sumber data dari undang-undang, buku-buku, jurnal, makalah,
dan semua bacaan yang relevan dengan masalah yang dibahas dalam penelitian
ini.
Hasil penelitian menggunakan teori interpretasi teleologis/sosiologis
mengungkapkan bahwa implikasi UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan
Umum terkhusus pasal 240 ayat (1) huruf g, sudah tidak relevan lagi apabila
masih diterapkan di Indonesia. Mengingat masyarakat Indonesia menentang
mantan napi korupsi mencalonkan sebagai anggota legislatif dan di dukung
dengan maraknya kasus korupsi di Indonesia yang dilakukan oleh anggota
legislatif. Masyarakat lebih setuju dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum
pasal 4 ayat (3) yang melarang mantan narapidana korupsi menjadi calon anggota
legislatif. Sedangkan hasil penelitian yang menggunakan teori maq{\^a}{\d s}id syariah,
peneliti melihat dari kemaslahatan dan mudaratnya pada Putusan Mahkamah
Agung Nomor 46 P/HUM/2018. Bahwasannya mudarat yang ditimbulkan oleh
putusan tersebut lebih banyak daripada kemaslahatan, sehingga tidak sesuai
dengan tujuan pembentukan hukum Islam yaitu untuk kemaslahatan umat. Prilaku
korupsi saat ini bisa dikategorikan pada persoalan yang krusial. Artinya tergolong
dalam perbuatan yang membahayakan bagi kebutuhan hidup manusia (terutama
menjaga kebutuhan {\d d}ar{\=u}riyah atau primer).
Kata Kunci: Putusan Mahkamah Agung, Korupsi, Anggota Legislatif, Mantan Napi, Maq{\^a}{\d s}id syariah}
}