TY  - THES
N1  - Dr. Mochamad Sodik, S.Sos., M.Si.
ID  - digilib37801
UR  - https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/37801/
A1  - NINDYA LARASWATI, NIM. 14380024
Y1  - 2019/09/09/
N2  - Pertumbuhan penyelenggaraan pondokan di Kota Yogyakarta dewasa ini
mengalami peningkatan secara drastis. Kehadirannya dinilai memiliki sejumlah
dampak, baik bersifat positif maupun negatif. Dampak-dampak tersebut disinyalir
kuat telah menyentuh seluruh aspek kehidupan masyarakat Kota Yogyakarta,
mulai dari ekonomi, sosial, hingga budaya. Dalam rangka meminimalisasi
dampak negatif dari penyelenggaraan pondokan, Pemerintah Daerah Kota
Yogyakarta mengeluarkan seperangkat aturan berupa Perda Nomor 1 Tahun 2017
tentang Penyelenggaraan Pondokan. Kendati telah diberlakukan sejak 10 Maret
2017, sebagian masyarakat atau pihak yang memiliki kepentingan dengan
peraturan tersebut justru tidak mengindahkan ketentuan yang terdapat di
dalamnya. Dengan kondisi seperti itu, hadir dua pertanyaan yang penyusun
anggap perlu untuk dikaji lebih lanjut, yakni: Pertama, bagaimana pengaturan
penyelenggaraan pondokan di Kota Yogyakarta. Kedua, apakah pembentukan
Perda No. 1 Tahun 2017 telah memperhatikan antropologi hukum dan Maqasid
Syariahyang tengah berkembang di masyarakat Kota Yogyakarta.
Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menemukan solusi
yang dilihat dari perspektif yuridis-antropologis dan maqasid syari?ah
berdasarkan data lapangan dan data pustaka. Sedangkan metode analisis data yang
digunakan adalah deskriptif-analitis dengan menggunakan teori antropologi
hukum dan maqasid syari?ah. Metode pengumpulan data dengan menelaah
literatur dari perpustakaan dan wawancara.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa: Pertama, pembentukan Peraturan
Daerah Nomor 1 Tahun 2017 telah sesuai dengan ketentuan yang terdapat di
dalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan. Kedua, Perda tentang Penyelenggaraan Pondokan
di Kota Yogyakarta telah memperhatikan aspek antropolgi hukum dan maqasid
syari?ah yang berkembang di tengah-tengah masyarakat. Hal itu dapat diketahui
dengan merujuk konsideran ?menimbang? dan ?mengingat? yang termuat pada
peraturan tersebut. Meskipun demikian, beberapa ketentuan yang terdapat di
dalamnya tidak diindahkan oleh pemondok, sebagaimana tertuang pada Pasal 16
ayat (1) dan ayat (2). Ketidakpatuhan pemondok tersebut merupakan akibat
ketidakpatuhan penyelenggaraan pondokan terhadap ketentuan yang disebutkan
pada Pasal 13, mulai dari huruf a hingga huruf h.Diperlukan upaya sosialisasi,
pembinaan, dan pengawasan secara intens dari pihak terkait (Pemerintah Daerah),
agar keberlakuan, kesadaran, serta ketaatan hukum masyarakat Kota Yogyakarta
terhadap peraturan penyelenggaraan pondokan dapat meningkat. Pasalnya, tugastugas tersebut telah dinyatakan dengan tegas pada Pasal 20 ayat (1) sampai ayat
(5).
Kata kunci: penyelenggaraan pondokan, antropologi hukum,maqashid syari?ah.
PB  - UIN Sunan Kalijaga
KW  - Kata kunci: penyelenggaraan pondokan
KW  -  antropologi hukum
KW  - maqashid syari?ah.
M1  - skripsi
TI  - TINJAUAN ANTROPOLOGI HUKUM DAN MAQASHID SYARI?AH
TERHADAP PERDA NOMOR 1 TAHUN 2017 TENTANG
PENYELENGGARAAN PONDOKAN DI KOTA YOGYAKARTA
AV  - restricted
EP  - 133
ER  -