TY  - THES
N1  - Prof. Dr. H. Syamsul Anwar, MA
ID  - digilib37805
UR  - https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/37805/
A1  - ANNAS BUDI MUSKITA, NIM :14380056
Y1  - 2019/05/24/
N2  - Tanah timbul adalah lapisan tanah yang muncul ke permukaan karena
terjadi sedimentasi atau pengendapan lumpur, bebatuan dan pasir yang terbawa
oleh arus air sepanjang aliran sungai sehingga membentuk sebuah daratan.
Hampir seluruh sungai di Indonesia memiliki dataran tanah timbul. Ada berbagai
macam penyebutan lain dari tanah timbul yaitu Deltaber, Channelbar, dalam
bahasa Belanda disebut Aanslibbing dan di pemerintahan khususnya Yogyakarta
disebut Wedi Kengser karena istilah tersebut digunakan oleh pihak Kasultanan
sehingga lembaga-lembaga dibawahnya ikut menggunakan istilah tersebut. Pihak
yang terkait dalam regulasi tanah timbul adalah semua lembaga pertanahan dan
sungai. Regulasi tanah timbul telah dibuat, tetapi pemanfaatan tanah timbul sering
luput dari perhatian pemerintah, meskipun banyak masyarakat telah
memanfaatkannya untuk berbagai macam kegiatan.
Penelitian ini berjenis kualitatif dengan tujuan menemukan solusi yang
dilihat dari aspek yuridis dan hukum Islam berdasarkan data lapangan dan
beberapa data pustaka. Data lapangan diperoleh dari BPN Bantul, DISPERTARU
Bantul, Kantor Kec. Srandakan, dan Petani di Sungai Progo. Peneliti dalam
kepengurusan data menggunakan teknik informan dan key person untuk
mengambil data dan pengumpulan data dengan wawancara serta dokumentasi.
Dilakukan analisis dengan teori al-Maslahah, hukum kepemilikan tanah dalam
Islam dan kesadaran hukum masyarakat.
Berdasar hasil penelitian menunjukkan bagaimana pemanfaatan tanah
timbul di Sungai Progo masih menggunakan asas ?siapa cepat dia dapat?,
sehingga dalam pembagian lahan di nilai kurang adil, hal ini berpengaruh pada
kehidupan sosial dan ekonomi para petani. Para petani kurang memperhatikan
regulasi pemanfaatan tanah timbul dan peraturan pemanfaatan wilayah sempadan
sungai, sehingga mereka akan menanggung seluruh resiko yang muncul tanpa
bantuan pemerintah. Pengarahan dan pengawasan oleh pemerintah dalam pratik
pemanfaatan tanah timbul kurang optimal. Tujuan dari peraturan yang dibuat
tidak terpenuhi secara nyata, hal ini menimbulkan tidak adanya laporan maupun
data-data apabila terjadi permasalahan kedepannya.
Kata kunci: pemanfaatan tanah timbul, sempadan sungai, hukum
kepemilikan tanah.
PB  - UIN Sunan Kalijaga
KW  - Kata kunci: pemanfaatan tanah timbul
KW  -  sempadan sungai
KW  -  hukum
kepemilikan tanah.
M1  - skripsi
TI  - TINJAUAN SOSIAL DAN YURIDIS SYAR?I TERHADAP
PEMANFAATAN TANAH TIMBUL MILIK NEGARA DI
SUNGAIPROGO KECAMATAN SRANDAKAN
KABUPATEN BANTUL YOGYAKARTA
AV  - restricted
EP  - 147
ER  -