%A NIM : 14360019 MUHAMMAD AKBAR EKA PRADANA
%O H. WAWAN GUNAWA, S.Ag., M.Ag.
%T PERTANGGUNGJAWABAN PERDATA KORPORASI
DALAM PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP
KOMPARASI HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM
(Analisis Maqa>s}id asy-Syari>’ah)
%X Tulisan ini dilatarbelakangi oleh kasus pembakaran hutan dan lahan yang
dilakukan oleh PT. National Sago Prima (NSP) di Kabupaten Kepulauan Meranti,
Provinsi Riau yang ditolak gugatan perdata kasasinya pada akhir tahun 2018 lalu
oleh Mahkamah Agung (MA) dengan menghukum korporasi tersebut untuk
bertanggung jawab mengganti kerugian dan pemulihan lingkungan akibat
kebakaran hutan dan lahan sebesar Rp. 1 triliyun lebih. Hal ini dianggap wajar sebab
kejahatan korporasi di bidang lingkungan hidup telah membawa kerugian tidak
hanya di bidang materi, tetapi juga kerugian di bidang kesehatan dan keselamatan
jiwa, maupun di bidang sosial. Pertanggungjawaban perdata korporasi di bidang
lingkungan hidup diatur dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta beberapa peraturan
perundang-undangan lainnya. Prinsip yang digunakan adalah prinsip
pertanggungjawaban mutlak (strict liability). Sedangkan dalam Islam, penegakan
hukum atas pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan dilakukan dengan
pendekatan maqa>s}id asy-syari>’ah. Prinsip pertanggungjawaban dalam perdata
Islam, yang menyebabkan ganti kerugian (d}ama>n) adalah karena adanya mas}lah}ah
yang hilang dari suatu perbuatan yang dilakukan oleh orang lain yang mana
perbuatan tersebut dilakukan karena perbuatan melawan hukum (d}ama>n al-‘udwa>n)
atau wanprestasi (d}ama>n al-‘aqd). Penyusun tertarik untuk melakukan penelitian
mengenai bagaimana komparasi pertanggungjawaban perdata korporasi di bidang
lingkungan hidup dalam hukum positif dengan hukum Islam.
Penelitian ini termasuk penelitian pustaka (library research). Sifat
penelitian yang dipakai adalah deskriptif-analitik-komparatif. Pendekatan yang
digunakan dalam penelitian ini adalah normatif-yuridis, penelitian yang
menyesuaikan ketentuan hukum Islam dengan menggunakan landasan Al-Qur’an,
Hadis, kaidah fikih dan pendekatan maqa>s}id asy-syari>’ah serta diperkuat dengan
peraturan perundang-undangan di bidang perdata lingkungan hidup dan teori
hukum tentang prinsip pertanggungjawaban perdata korporasi.
Berdasarkan penelitian ini, dengan merujuk nas-nas, beberapa pendapat ahli
hukum dan ulama, serta peraturan perundang-undangan dalam hukum postif
Indonesia. Penyusun mendapat kesimpulan bahwa, dalam hukum positif,
pertanggungjawaban perdata korporasi di bidang lingkungan hidup dengan contoh
kasus PT. NSP, menggunakan prinsip pertanggungjawaban mutlak (strict liability).
Persamaan pertanggungjawaban perdata korporasi antara hukum positif dan hukum
Islam terletak pada tujuan pemeliharaan lingkungan, pengertian korporasi, dan
konsep pertanggungjawaban perdata. Sedangkan perbedaannya terletak pada
prinsip pertanggungjawaban, penentuan ganti kerugian, dan sumber hukum.
Kata kunci: pertanggungjawaban perdata, korporasi, lingkungan hidup.
%K Kata kunci: pertanggungjawaban perdata, korporasi, lingkungan hidup.
%D 2019
%I UIN Sunan Kalijaga
%L digilib37818