%0 Thesis
%9 Skripsi
%A AGUNG SAIFUDIN AZIZ, NIM. 12340120
%B FAKULTAS SYARI’AH DAN HUKUM
%D 2019
%F digilib:38439
%I UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
%K Perlindungan Hukum, Indikasi Geografis, Carica Wonosobo
%P 93
%T PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG SERTIFIKASI INDIKASI  GEOGRAFIS CARICA WONOSOBO
%U https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/38439/
%X Demi menjaga persaingan usaha yang sehat, berkeadilan, pelindungan konsumen,  serta pelindungan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dan industri dalam negera,maka  pemerintah menerbitkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan  Indikasi Geografis. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi  Geografis di dalamnya diuraikan lebih jelas tentang Indikasi Geografis (Terdiri dari 4  Bab, Pasal 53 s/d Pasal 71), sedangkan di dalam UU Nomor 15 Tahun 2001 tetang  Merek, Indikasi Geografis hanya dibahas sedikit sekali dan cenderung lebih banyak  dituangkan di dalam Peraturan PemerintahNomor 51 Tahun 2007 tentang Indikasi  Geografis.  Jenis penelitian yang digunakan dalam menyusun penelitian ini adalah penelitian  lapangan (field research), yaitu untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum oleh  pemegang sertifikat indikasi geografis. Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis, yakni  mendeskrisikan dan menganalisis keadaan dari obyek yang diteliti secara langsung  kepada narasumber petani carica Wonosobo dan Instansi-instansi yang berkaitan.  Komunitas Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis (MPIG) memiliki  keterbatasan akses informasi terkait beredarnya barang berupa produk carica yang berasal  dari penggunaan indikasi geografis yang dilakukan secara illegal.Maka hal tersebut  menyebabkan Komunitas Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis (MPIG) belum  dapat memantau pihak yang terlibat dalam kasus pelanggaran indikasi geografis.
%Z Dr. Riyanta