@phdthesis{digilib38570,
           month = {November},
           title = {TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP IMPLEMENTASI AKAD MUR{\=A}BA{\d H}AH DI KOPERASI SIMPAN PINJAM DAN PEMBIAYAAN SYARI?AH (KSPPS) BMT AL-MUTHI?IN YOGYAKARTA},
          school = {UIN Sunan Kalijaga},
          author = {15380089 AI NURJANAH},
            year = {2019},
            note = {YASIN BAIDI, S.AG., M.AG.},
        keywords = {LKS, Implementasi, Akad Mur{\=a}ba{\d h}ah, Hukum Islam.},
             url = {https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/38570/},
        abstract = {ABSTRAK
Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syari?ah (KSPPS)
BMT Al-Muthi?in Yogyakarta merupakan salah satu Lembaga
Keuangan Syari?ah (LKS) non bank yang banyak mengeluarkan produk
pembiayaan. Salah satu penyebabnya adalah karena pertumbuhan
kebutuhan masyarakat semakin meningkat dan terkendala dalam
memenuhi kebutuhannya. Produk pembiayaan menjadi alternatif untuk
membantu masyarakat sekitar dalam memenuhi kebutuhan. Produk
utama yang paling banyak ditawarkan di KSPPS BMT Al-Muthi?in
Yogyakarat kepada masyarakat yaitu pembiayaan akad Mur{\=a}ba{\d h}ah
karena sedikitnya risiko dalam aplikasinya. Dalam praktik pembiayaan
akad Mur{\=a}ba{\d h}ah, akad Mur{\=a}ba{\d h}ah dan akad Wak{\=a}lah pernah dijadikan
dalam satu waktu. Hal ini berarti pihak penjual akan sekaligus sebagai
pemberi kuasa dan pihak pembeli akan berkedudukan sebagai penerima
kuasa. Praktik Mur{\=a}ba{\d h}ah inilah yang menjadikan penulis tertarik
untuk meneliti bagaimana sebenarnya praktik Mur{\=a}ba{\d h}ah yang ada di
KSPPS BMT Al-Muthi?in Yogyakarta.
Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research)
yaitu penelitian langsung yang penulis lakukan di KSPPS BMT Al-
Muthi?in dengan pendekatan hukum Islam, penelitian ini bersifat
deskriptif analitis yaitu berusaha menggambarkan dan menjelaskan
bagaimana implementasi akad Mur{\=a}ba{\d h}ah, kemudian dianalisis dari
perspektif hukum Islam yang meliputi kesesuaian mekanisme
pembiayaannya dilihat dari segi pemenuhan rukun dan syarat apakah
sudah sesuai dengan kaidah fiqih maupun dengan fatwa DSN-MUI
No.09/DSN-MUI/IV/2000 tentang akad Mur{\=a}ba{\d h}ah.Teknik
pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara, dokumentasi,
dan kepustakaan. Analisis data menggunakan metode analisis yang
bersifat kualitatif.
Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa implementasi akad
Mur{\=a}ba{\d h}ah yang diterapkan di KSPPS BMT Al-Muthi?in Yogyakarta
terdapat dua mekanisme dalam pelaksanaan pembiayaan akad
Mur{\=a}ba{\d h}ah. Mekanisme yang pertama adalah pengajuan permohonan
dan negosiasi, proses pembelian barang, akad, proses penyerahan
barang, pembayaran angsuran. Mekanisme yang kedua pada dasarnya
sama dengan mekanisme yang pertama, yang membedakan adalah
setelah proses pengajuan permohonan dan negosiasi terdapat
penambahan akad, yaitu akad Wak{\=a}lah. Dalam praktiknya dari kedua
mekanisme tersebut belum memenuhi ketentuan syari?ah. Hal ini terjadi karena dari segi syarat dan rukunnya ada beberapa aspek yang belum sesuai dengan ketentuan syari?ah, dikarenakan dalam pelaksanaannya objek akad yang diperjualbelikan belum ada dan belum dimiliki oleh KSPPS BMT Al-Muthi?in Yogyakarta sebagai pihak penjual. Hal ini dibuktikan dengan adanya pihak supplier. Selain itu pembiayaan yang menggunakan akad Wak{\=a}lah pada satu kasus yang diperoleh di lapangan dalam penandatangan akad Wak{\=a}lah dan akad Mur{\=a}ba{\d h}ah pernah dilakukan secara bersamaan, padahal hal ini dilarang karena Rasulullah saw melarang adanya dua akad dalam satu transaksi.}
}