%0 Thesis
%9 Skripsi
%A ZAKKY USTMANI, 14370027
%B Fakultas Syari'ah dan Hukum
%D 2019
%F digilib:38609
%I UIN Sunan Kalijaga
%K KPU, Peraturan KPU, Pemilu, legislatif, Mantan narapidana  korupsi, mas}lah}ah mursalah.
%P 126
%T PENGHAPUSAN LARANGAN PENCALONAN MANTAN NARAPIDANA KORUPSI DALAM PEMILU LEGISLATIF 2019 (TINJAUAN MASLAHAH MURSALAH TERHADAP PKPU NOMOR 31 TAHUN 2018 PERUBAHAN ATAS PKPU NOMOR 20 TAHUN 2018)
%U https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/38609/
%X ABSTRAK  Sebelum dilaksanakan Pemilu serentak pada April 2019, KPU sebagai  lembaga yang berwenang melaksanakan Pemilu membuat PKPU Nomor 20  Tahun 2018 tentang pencalonan anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD  kabupaten/kota. PKPU ini menjadi kontroversi yang mana Dalam pasal 4 ayat (3)  berisi larangan mantan narapidana korupsi mendaftarkan diri sebagai calon  anggota legislatif. substansi norma dalam PKPU ini tidak hanya melarang mantan  terpidana korupsi untuk mendaftar sebagai calon legislatif, namun juga melarang  mantan terpidana bandar narkoba dan mantan terpidana kejahatan seksual  terhadap anak. Dari uji materi di Mahkamah Agung, larangan mantan narapidana  korupsi sebagai calon legislatif dalam Pemilu dibatalkan dalam Putusan MA  Nomor 46 P/HUM/2018. Berdasarkan Putusan MA, KPU mengeluarkan peraturan  baru yaitu PKPU Nomor 31 Tahun 2018 yang menghapus larangan mantan  narapidana korupsi mencalonkan diri sebagai calon legislatif dalam Pemilu.  Penelitian ini bersifat deskriptif-analisis bertujuan untuk memberikan  gambaran atau penjelasan secara konkrit tentang keadaan objek atau masalah yang  diteliti tanpa mengambil kesimpulan secara umum. Secara metodologis penelitian  adalah penelitian kepustakaan (library research). Dan jenis penelitian ini adalah  penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan yuridis-normatif yang  difokuskan dalam penerapan mas}lah}ah mursalah yang dihubungkan dengan  landasan yang melatarbelakangi larangan mantan narapidana korupsi menjadi  calon legislatif.  Hasil penelitian menunjukan pengahapusan larangan mantan narapidana  korupsi menjadi calon legislatif dalam tinjauan mas}lah}ah mursalah adalah  kemaslahatan sifatnya Hajjiyah dan khusus. Sedangkan melarang mantan  narapidana korupsi berisifat kemaslahatan d}arūriyah dan umum, bisa menjadi  faktor penting dalam kehidupan rakyat dan pemerintah.
%Z AHMAD ANFASUL MAROM, S.H,I.,M.A