@phdthesis{digilib38611,
           month = {November},
           title = {HAK MILIK ATAS TANAH WARGA NON-PRIBUMI DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA PERSPEKTIF SIYASAH SYAR?IYAH},
          school = {UIN Sunan Kalijaga},
          author = {14370060 M. SULTON ADIBI},
            year = {2019},
            note = {Dr. AHMAD PATTIROY},
        keywords = {Hak Milik Atas Tanah, Instruksi, Siyasah Syar?iyah, Kaidah Kuliyah Fiqhiah},
             url = {https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/38611/},
        abstract = {ABSTRAK
?HAK MILIK ATAS TANAH BAGI WARGA NON-PRIBUMI DI DAERAH
ISTIMEWA YOGYAKARTA PERSPEKTIF SIYASAH SYAR?IYAH?
Pada dasarnya, pengakuan dan perlindungan Hak Asasi Manusia merupakan
salah satu ciri dari negara hukum. Berdasarkan pasal 1 ayat 3 UUD 1945 Negara
Indonesia merupakan negara yang berlandaskan atas hukum. Oleh sebab itu
pemenuhan hak atas setiap orang merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan
oleh negara selama orang tersebut menjadi warga negara yang sah menurut
peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan tanpa adanya diskriminasi
oleh pihak manapun.
Namun demikian, berbeda halnya dengan yang terjadi di Yogyakarta
tentang instruksi wakil Gubernur terkait pertanahan. Instruksi wakil gubernur
tersebut menyebutkan bahwa keturunan warga non-pribumi dilarang untuk
memiliki hak milik atas tanah terlepas dari bagaimana sejarah terbentuknya
kebijakan tersebut. Larangan tersebut diperkuat dengan diterbitkannya Surat
Instruksi Wakil Gubernur DIY Nomor 898/I/A/1975 tentang Larangan
Kepemilikan Hak atas Tanah bagi Warga Non-pribumi.
Penelitian ini merupakan penelitian hukum Normatif (meneliti Bahan
Pustaka/Library Research) yang bersifat deskriptif-analisis dengan melihat
landasan yuridis, historis serta mengungkapkan pandangan Siyasah Syar?iyah
terhadap permasalahan ini dengan menggunakan metode analisis Kaidah-Kaidah
Kulliyah Fiqhiah yang bersumber pada buku, jurnal, naskah, maupun artikel
terkait.
Berdasarkan data yang diperoleh dengan menggunakan metode dan
pendekatan diatas, hasil penelitian ini menjelaskan bahwa pertama, tindakan yang
diambil oleh Gubernur melalui Wakil Gubernur yang dituangkan dalam surat
Instruksi, semata-mata adalah untuk melindungi warga dari pemodal besar.
Tindakan ini dibenarkan oleh undang-undang, meskipun kedudukan surat
Instruksi itu merupakan sebuah aturan kebijakan yang berada di luar Peraturan
Perundang-undangan. Kedua, keputusan yang ditempuh oleh Gubernur untuk
menerbitkan surat Instruksi tersebut merupakan keputusan yang bijak sebagai
Gubernur, sebab keputusan itu dapat dikategorikan sebagai kemashlahatan
menurut pandangan Siyasah Syar?iyah.}
}