%0 Thesis
%9 Skripsi
%A KIKI KUSMAYANA, 14370071
%B Fakultas Syari'ah dan Hukum
%D 2019
%F digilib:38613
%I UIN Sunan Kalijaga
%K Pembangunan Hotel, Perizinan dan kemaslahatan
%P 119
%T IMPLENTASI PERATURAN BUPATI SLEMAN NOMOR 6 TAHUN 2016  PASAL 4 AYAT (1) PADA DINAS PERIZINAN PARIWISATA  PERHOTELAN PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIYYAH
%U https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/38613/
%X ABSTRAK  Sektor pariwisata merupakan sektor yang diandalkan oleh Pemerintahan  Daerah untuk meningkatkan pendapatan daerah, salah satunya adalah pariwisata  perhotelan. Yogyakarta adalah kota pariwisata dan budaya, maka tidak heran  banyak wisatawan yang berlibur. Dengan meningkatnya jumlah wisatawan, tak  lupa meningkat pula pembangunan hotel. Pada dasarnya pembangunan  dimaksudkan untuk memfasilitasi wisatawan. Dengan meningkatnya  pembangunan hotel secara terus-menerus tanpa terkendali, akan menimbulkan  permasalahan pada lingkungan fisik maupun masyarakat.  Penelitian ini menganalisis deskripsi Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2016  yang mengatur tentang pemberhentian sementara hotel, kondotel dan apartemen.  Dilihat dari pembangunan hotel yang menyebabkan permasalahan, Diantaranya  permasalahan daya tampung lingkungan, saluran air, pengelolaan limbah serta  ruang terbuka. Penelitian tersebut dianalis dengan siyasah dusturiyyah, dimana  metode penelitian yang menggariskan kebijakan-kebijakan, asas-asas, muatan  materil dan sumber hukum dari agama Islam. Kebijakan yang sesuai dengan  prinsip Islam yaitu mengedepankan kemaslahatan masyarakat.  Hasil dari penelitian mengemukakan Peraturan Bupati Sleman Nomor 6  Tahun 2016 pasal 4 Ayat 1 yang menerangkan pemberhentian sementara  pembangunan hotel dinilai tepat untuk disahkan. Alasan pertama, permasalahan  infrastuktur yaitu fasilitas umum belum mencukupi di wilayah Sleman dan  menata kembali sarana yang belum terpenuhi. Sehingga pembangunan hotel  dengan pembangunan infrastuktur akan seimbang. Kedua, dampak lingkungan  hal ini timbul karena aktifitas hotel yang padat terutama pada musim liburan,  baik itu berupa limbah ataupun penggunaan air tanah secara berlebihan. Ketiga,  dampak sosial yaitu dampak terjadi adanya gesekan masyarakat disekitar hotel,  baik dari segi manajemen, pengelolaan limbah ataupun lainnya. Hal ini yang  menjadi pemicu konflik warga dengan hotel karena hak warga yang dilanggar.  Dalam sudut pandang tata negara Peraturan ini disahkan guna sebagai pemecah  masalah baik dilingkungan tata kelola kota, memperbaiki sarana-prasarana dan  mencegah konflik warga dengan pihak hotel. Sementara dalam sudut pandang  hukum yaitu melindungi hak-hak yang dilanggar. Masyarakat berharap  pembangunan dapat sejalan dengan konsep kemaslahatan dan pembangunan  secara berkelanjutan. Dari beberapa alasan ditetapkapkann pola peraturan  mengandung kesesuaian yang ada dalam ajaran Islam. Meliputi konsep  kemaslahatan pada masyarakat dan perlindungan hukum
%Z Dr. MOH TAMTOWI, M.Ag