@phdthesis{digilib38614,
           month = {December},
           title = {PELAKSANAAN PEMILU SERENTAK 2019 PERSPEKTIF SIY{\=A}SAH TASYR{\=I}?IYYAH},
          school = {UIN Sunan Kalijaga},
          author = {14370088 WINDI ATRIA},
            year = {2019},
            note = {Dr. AHMAD YANI ANSHORI, M.Ag},
        keywords = {Pemilu Serentak, Petugas pemilu, Jaminan Kesehatan},
             url = {https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/38614/},
        abstract = {ABSTRAK
Dilaksanakannya Pemilu Legislatif dan Pemilu
Presiden pada Pemilu 2019 menjadi terobosan baru bagi
Pelaksanaan pemilu di Indonesia. Bukan hanya untuk
menghemat waktu maupun biaya, namun agar merampingkan
skema kerja pemerintah. Dalam beberapa hal memang dapat
tercapai, seperti: menghemat waktu dan biaya gaji petugas
Namun disisi lain, pemilu serentak justru menimbulkan
beberapa masalah, seperti banyaknya jumlah petugas
penyelenggara yang sakit bahkan hingga meninggal,
tenggelamnya isu caleg, hingga anggaran yang dari total
keseluruhan ternyata lebih besar dibanding pemilu tahun
2014. Penelitian ini akan mengkaji bagaimana pelaksanaan
pemilu pemilu serentak 2019 dalam perspektif Siy{\=a}sah
Tasyri?iyyah.
Jenis penelitian ini adalah penelitian pustaka
ditunjang data lapangan. Sedangkan metode analisis data
yang digunakan adalah deskriptif analitik. Dalam metode
pengumpulan data penyusun menggunakan metode
dokumentasi data kualitatif dan data lapangan yang berkaitan
dengan hal yang dibahas.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa problem yang
muncul pada pelaksanaan pemilu serentak 2019 adalah karna
kurangnya regulasi terkait pelaksanaan pemilu. Seperti, tidak
adanya jaminan kesehatan atau jaminan sosial terhadap
pekerja non PNS atau ad hoc sehingga ketika mengalami
sakit pada masa tugas hanya melakukan pengobatan terbatas
dan seadanya dengan dana pribadi, sehingga tidak tertangani
dengan semestinya. Selain itu tidak ada penambahan petugas
penyelenggara dalam masing-masing TPS, sehingga
ditemukan beberapa tugas ganda pada petugas yang
mengakibatkan petugas kelelahan. Yang artinya perundangundangan
yang menjadi dasar dilaksanakannya pemilu
serentak yaitu Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU)
dan UU No.7 Tahun 2017 tentang pemilihan Umum perlu di
evaluasi agar selaras dengan prinsip-prinsip pembentukan
hukum islam (Tasyri? Islami) yaitu: tidak memberatkan dan
meringankan beban, keadilan yang merata, mengikuti
kemaslahatan umat, dan berangsur-angsur dalam menetapkan
hukum.}
}