TY  - THES
N1  - Dr. AHMAD YANI ANSHORI, M.Ag.
ID  - digilib38616
UR  - https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/38616/
A1  - HILMI EVRIZAL RAHMAN, 15370066
Y1  - 2019/10/15/
N2  - ABSTRAK
Perempuan penyandang disabilitas dilindungi dari tindakan
diskriminasi dalam Undang-Undang No.8 Tahun 2016 pasal 5 yang
juga memuat perlindungan khusus untuk perempuan. Dalam dunia
internasional, penyandang disabilitas sudah dilindungi haknya oleh
PBB yang kemudian diratifikasi oleh Indonesia menjadi Undang-
Undang No.19 Tahun 2011 Tentang Pengesahan Convention on the
Rights of Person with Disabilities (Konvensi Mengenai Hak-Hak
Penyandang Disabilitas). Perempuan penyandang disabilitas memiliki
hak politik yang sama dengan perempuan lainnya. Hak tersebut
dilindungi dalam undang-undang dengan tujuan agar perempuan
penyandang disabilitas dapat berpartisipasi dalam hak memilih
maupun dipilih. Dalam hak memilih maupun hak dipilih, lebih rentan
terjadi diskriminasi pada hak dipilih. Hal tersebut masih dipengaruhi
stigma masyarakat yang melihat penyandang disabilitas sebagai
ketidakmampuan dalam menjalankan aktivitasnya. Pada hak dipilih
terdapat persyaratan jasmani dan rohani sebagai calon kepala daerah
yang menentukan apakah penyandang disabilitas tersebut layak.
Penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (Library
Reasearch). Jenis pendekatan yang digunakan adalah pendekatan
undang-undang (statute approach), dengan teori siy?sah dust?riyyah.
Sumber sumber data yang digunakan yakni sumber primer, sekunder,
dan tersier.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa hak politik bagi
perempuan penyandang disabilitas dalam Undang-Undang No.8
Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas kurang relevan dengan
siy?sah dust?riyyah karena kondisi fisik dinilai menjadi hambatan
utama dalam melaksanakan tugasnya. Asas persamaan dalam konsep
ini juga memiliki batasan. Hal tersebut dikarenakan faktor klasifikasi
penyandang disabilitas yang beragam, seperti penyandang disabilitas
mental dan penyandang disabilitas sensorik. Oleh karena itu, dalam
undang-undang tersebut harus lebih diberikan penjelasan dalam hak
politik khususnya yang mengatur syarat sehat jasmani dan rohani.
Dengan keterlibatan perempuan penyandang disabilitas dalam ranah
politik maka dapat menjadi wadah aspirasi dan sebagai wakil dari
perempuan serta penyandang disabilitas.
Kata Kunci: Hak Politik, Perempuan,
PB  - UIN Sunan Kalijaga
KW  - Hak Politik
KW  -  Perempuan
KW  -  Penyandang Disabilitas
M1  - skripsi
TI  - HAK POLITIK PEREMPUAN PENYANDANG DISABILITAS (STUDI UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2016 TENTANG PENYANDANG DISABILITAS)
PERSPEKTIF SIY?SAH DUST?RIYYAH
AV  - restricted
EP  - 100
ER  -