%A 15370077 ARFIN YAHYA
%O Dr. H. M. Nur, S.Ag., M.Ag
%T PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 25/PUU-XVII/2019
TENTANG PENGUMUMAN HASIL HITUNG CEPAT (QUICK COUNT)
PERSPEKTIF MASLAHAH
%X ABSTRAK
Dalam pelaksanaan pemilu di Indonesia banyak sekali kekurangan dalam
hal tahapan perhitungan suara oleh KPU/KPUD yang tentunya membutuhkan
waktu yang cukup lama. Maka dari itu mulai muncul lembaga-lembaga survei
yang melakukan perhitungan suara secara cepat atau yang disebut Quick Count.
Pasal 449 ayat (5) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan
Umum dijelaskan bahwa pengumuman hasil perhitungan cepat pemilu hanya
boleh dilakukan paling cepat 2 (dua) jam setelah selesai pemungutan suara di
wilayah Indonesia bagian barat. Itulah yang menjadi dasar diajukannya uji materi
oleh AROPI ke Mahkamah Konstitusi karena dinilai merugikan hak
konstitusionalnya. Berdasarkan pengajuan uji materi tersebut Mahkamah
memutuskan dalam putusan nomor 25/PUU-XVII-2019.
Penelitian ini menggunakan jenis penelitian pustaka (library research)
yaitu penelitian yang diperoleh dari berbagai sumber-sumber buku, jurnal,
majalah, naskah, dokumen dan sebagainya. Pendekatan yang digunakan adalah
pendekatan normatif. Sumber data yang digunakan dari buku, jurnal, skripsi dan
dokumen yang valid berkaitan dengan putusan Mahkamah Konstitusi nomor
25/PUU/XVII/2019. Penelitian ini bersifat deskriptif analisis. Yaitu penelitian
dengan menggambarkan dan menguraikan permasalahan secara detail dengan
proses analisis. Penelitian ini bersifat deskriptif analisis. Yaitu penelitian dengan
menggambarkan dan menguraikan permasalahan secara detail dengan proses
analisis. Dalam penulisan penelitian ini, penulis menggunakan dari sumber
pustaka yakni peraturan perudang-undangan, buku-buku, artikel, jurnal ilmiah,
serta website yang valid sebagai penunjang untuk menjawab permasalahan dalam
penelitian ini. Pada penulisan skripsi ini terdapat tiga focus permasalahan yang
diangkat tentang putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XVII/2019,
yakni bagaimana legal standing para pemohon menurut siyasah dusturiyyah,
bagaimana amar putusan dan bagaimana maslahah memandang alasan majelis
hakim.
Hasil penelitian menunjukan bahwa legal standing para pemohon dalam
pengujian uji materi tersebut tidak bertentangan dalam siyasah dusturiyyah.
Namun, untuk syarat mengajukan uji materi tidak diatur dalam siyasah
dusturiyyah. Alasan majelis hakim untuk tidak mengabulkan permohonan uji
materi para pemohon sudah sesuai dengan prinsip kemaslahatan, dimana untuk
menjaga kemurnian suara pemilih yang dengan selisih waktu 1 jam disetiap
wilayah Indonesia sangat tepat apabila hasil hitung cepat dipublikasikan 2 (dua)
jam setelah pemilihan selesai.
%K Putusan Mahkamah Konstitusi, Siyasah Dusturiyyah, Maslahah.
%D 2019
%I UIN Sunan Kalijaga
%L digilib38617