<> "The repository administrator has not yet configured an RDF license."^^ . <> . . . "LEGALITAS PEMBATASAN BERKAMPANYE\r\nOLEH KEPALA DAERAH DALAM PEMILIHAN\r\nPRESIDEN TAHUN 2019"^^ . "ABSTRAK\r\nBerdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan\r\nUmum (PKPU) Nomor 5 Tahun 2018 tentang Tahapan,\r\nProgram, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum\r\nTahun 2019, pendaftaran bakal calon presiden ditetapkan\r\ndan dibuka sejak tanggal 4 – 10 Agustus 2018. Kemudian,\r\npada tanggal 23 September, Komisi Pemilihan Umum\r\n(KPU) resmi membuka masa kampanye serentak bagi\r\ncalon anggota DPR, DPD, DPRD dan sekaligus calon\r\nPresiden dan Wakil Presiden. Di waktu yang sama, satu\r\npersatu kepala daerah seperti Gubernur hingga Bupati dan\r\nWalikota menyatakan sikapnya untuk mendukung salah\r\nsatu pasangan calon (paslon) Presiden dan Wakil Presiden\r\nnomor urut satu yakni Joko Widodo dan Ma’ruf Amin –\r\nsedangkan paslon nomor urut dua adalah Prabowo\r\nSubianto dan Sandiaga Uno. Dalam kenegaraan yang\r\ndemokratis, setiap warga negara termasuk kepala daerah\r\nberhak ikut berperan aktif dalam politik termasuk\r\nmenjatuhkan pilihan pada salah satu paslon.\r\nPenelitian ini termasuk kategori sebagai penelitian\r\npustaka (library research). Jenis pendekatan yang\r\ndigunakan adalah yuridis politis yaitu pendekatan yang\r\ndidasarkan pada hukum dan politik atau sebaliknya, teoriteori,\r\nkonsep-konsep, asas-asas hukum dan peraturan\r\nperundang-undangan yang berhubungan dengan\r\npembatasan berkampanye oleh kepala daerah. Sifat\r\npenelitian ini adalah deskriptif analitis, dengan\r\nmenggunakan sumber bahan primer dan sumber bahan\r\nsekunder. Kemudian dilakukan analisis dan dideskripsikan\r\ndata yang telah diperoleh.\r\nBerdasarkan hasil analisis data yang dilakukan,\r\nmaka urgensi pembatasan berkampanye oleh kepala\r\ndaerah dalam pilpres tahun 2019 sekurang-kurangnya ada\r\ntiga faktor, pertama, kepala daerah cenderung bias abuse\r\nof power. Kedua, kepala daerah sebagai bagian unsur\r\npenyelenggara Pemerintahan Daerah memiliki tugas dan\r\nkewajiban yang jauh lebih besar daripada ikut kampanye yakni, mengurus daerahnya dan mensejahterakan\r\nrakyatnya. Ketiga, politik hukum pemilu mengehdaki\r\npemilu saat ini harus lebih baik daripada pemilu.\r\nKemudian, dasar legalitas pembatasan tersebut, UU\r\nPemilu beserta turunannya mengandung makna tersirat\r\nyakni keterlibatan kepala daerah dalam pilpres harus\r\ndibatasi. Hal ini dapat dilihat dalam Pasal 281 ayat (1),\r\nPasal 282, dan Pasal 283 dalam UU No. 7 Tahun 2017,\r\nPasal 31 ayat (2), Pasal 32, dan Pasal 33 ayat (1) dalam PP\r\nNo. 32 Tahun 2018, dan Pasal 59 ayat (3), Pasal 60, Pasal\r\n62 ayat (1), ayat (3) dan ayat (7), Pasal 63 ayat (1), Pasal\r\n64, Pasal 70, dan Pasal 71 dalam PKPU No. 23 Tahun\r\n2018."^^ . "2019-12-16" . . . . "UIN Sunan Kalijaga"^^ . . . "Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga"^^ . . . . . . . . . "15340121"^^ . "SAIFUL BARI"^^ . "15340121 SAIFUL BARI"^^ . . . . . . "LEGALITAS PEMBATASAN BERKAMPANYE\r\nOLEH KEPALA DAERAH DALAM PEMILIHAN\r\nPRESIDEN TAHUN 2019 (Text)"^^ . . . . . "15340121_BAB I_BAB V. DAFTAR PUSTAKA .pdf"^^ . . . "LEGALITAS PEMBATASAN BERKAMPANYE\r\nOLEH KEPALA DAERAH DALAM PEMILIHAN\r\nPRESIDEN TAHUN 2019 (Text)"^^ . . . . . "LEGALITAS PEMBATASAN BERKAMPANYE\r\nOLEH KEPALA DAERAH DALAM PEMILIHAN\r\nPRESIDEN TAHUN 2019 (Other)"^^ . . . . . . "LEGALITAS PEMBATASAN BERKAMPANYE\r\nOLEH KEPALA DAERAH DALAM PEMILIHAN\r\nPRESIDEN TAHUN 2019 (Other)"^^ . . . . . . "LEGALITAS PEMBATASAN BERKAMPANYE\r\nOLEH KEPALA DAERAH DALAM PEMILIHAN\r\nPRESIDEN TAHUN 2019 (Other)"^^ . . . . . . "LEGALITAS PEMBATASAN BERKAMPANYE\r\nOLEH KEPALA DAERAH DALAM PEMILIHAN\r\nPRESIDEN TAHUN 2019 (Other)"^^ . . . . . . "LEGALITAS PEMBATASAN BERKAMPANYE\r\nOLEH KEPALA DAERAH DALAM PEMILIHAN\r\nPRESIDEN TAHUN 2019 (Other)"^^ . . . . . . "lightbox.jpg"^^ . . . "LEGALITAS PEMBATASAN BERKAMPANYE\r\nOLEH KEPALA DAERAH DALAM PEMILIHAN\r\nPRESIDEN TAHUN 2019 (Other)"^^ . . . . . . "preview.jpg"^^ . . . "LEGALITAS PEMBATASAN BERKAMPANYE\r\nOLEH KEPALA DAERAH DALAM PEMILIHAN\r\nPRESIDEN TAHUN 2019 (Other)"^^ . . . . . . "medium.jpg"^^ . . . "LEGALITAS PEMBATASAN BERKAMPANYE\r\nOLEH KEPALA DAERAH DALAM PEMILIHAN\r\nPRESIDEN TAHUN 2019 (Other)"^^ . . . . . . "small.jpg"^^ . . "HTML Summary of #38623 \n\nLEGALITAS PEMBATASAN BERKAMPANYE \nOLEH KEPALA DAERAH DALAM PEMILIHAN \nPRESIDEN TAHUN 2019\n\n" . "text/html" . . . "Politik Islam dan Demokrasi" . . . "Ilmu Hukum" . .