eprintid: 38627
rev_number: 12
eprint_status: archive
userid: 6
dir: disk0/00/03/86/27
datestamp: 2020-10-15 04:11:56
lastmod: 2020-10-15 04:12:03
status_changed: 2020-10-15 04:11:56
type: thesis
metadata_visibility: show
creators_name: AHMAD SYAFI’I, 13360056
title: SANKSI PELAKU MUCIKARI DALAM HUKUM POSITIF INDONESIA
(STUDI ANALISIS TEORI TUJUAN PEMIDAN
ispublished: pub
subjects: PD
subjects: il_huk
divisions: jur_pma
full_text_status: restricted
keywords: sanksi pidana, mucikari, Maqāṣid as-Syarī’ah
note: NURDHIN BAROROH, S.H.I., M.S.I.
abstract: ABSTRAK
Di Indoniesia, pengaturan mengenai sanksi tindak pidana mucikari diatur
dalam Pasal 296 KUHP, Pasal 506 KUHP, UU No. 21 Tahun 2007 Pasal 12 dan
UU No. 3 Tahun 2002 Pasal 76I yang berupa pidana penjara, kuruangan maupun
denda. Dari sanksi tersebut akan ditinjau menggunakan teori tujuan pemidanaan
dan Maqāṣid as-Syarī’ah. Permasalahan utama yang dibahas dalam skripsi ini
adalah bagaimana sanksi pelaku mucikari dalam hukum positif yang dianalisis
dengan menggunakan teori tujuan pemidanaan dan Maqāṣid as-Syarī’ah?
Penelitian ini merupakan penelitian library research, yaitu jenis
penelitian yang dilakukan dan difokuskan pada telaah, pengkajian dan
pembahasan literatur yang terkait dengan Sanksi Pelaku dalam Hukum Positif
Indonesia. Pendekatan yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah
pendekatan yuridis-normatif dan Maqāṣid as-Syarī’ah yaitu dengan mendekati
mengenai sanksi mucikari dari segi hukum yang terdapat dalam Undang-Undang
dan meneliti tujuan-tujuan disyariatkannya hukum.
Setelah melakukan penelitian terhadap permasalahan tersebut, Ketentuan
sanksi pelaku mucikari menurut hukum positif terdapat pada Pasal 296 KUHP
menegaskan bahwa pelaku tindak pidana mucikari dipidana penjara paling lama
satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak Rp15.000,- (lima belas
ribu rupiah). Pasal 506 KUHP juga menegaskan bahwa pelaku tindak pidana
mucikari dipidana kurungan paling lama satu tahun. Sedangkan dalam Undangundang
No. 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang dinyatakan
bahwa pelaku tindak pidana mucikari dipidana penjara minimal 3 (tiga) tahun dan
maksimal 15 (lima belas) tahun, dan denda paling sedikit Rp120.000.000,-
(seratus dua puluh juta) dan denda paling banyak Rp600.000.000,- (enam ratus
juta). Adapun Dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang perlindungan
anak pasal 76I yang mengeksploitasi anak secara ekonomi, dipidana dengan
pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun, dan denda paling banyak
Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah). Berdasarkan sanksi tersebut, pemberian
sanksi tersebut bisa dikategorikan teori relatif. Adapun menurut pandangan
Maqāşid as-Syarī’ah terhadap sanksi pelaku mucikari yang terdapat dalam hukum
positif sesuai dengan tujuan hukum Islam yaitu untuk terciptanya kemaslahatan
umat, karena sanksi tersebut menitikberatkan pada tujuannya.
date: 2019-11-27
date_type: published
pages: 178
institution: UIN Sunan Kalijaga
department: Fakultas Syari'ah dan Hukum
thesis_type: skripsi
thesis_name: other
citation:   AHMAD SYAFI’I, 13360056  (2019) SANKSI PELAKU MUCIKARI DALAM HUKUM POSITIF INDONESIA (STUDI ANALISIS TEORI TUJUAN PEMIDAN.  Skripsi thesis, UIN Sunan Kalijaga.   
document_url: https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/38627/1/13360056_BAB-II_sampai_SEBELUM-BAB-TERAKHIR.pdf
document_url: https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/38627/2/13360056_BAB-I_IV-atau-V_DAFTAR-PUSTAKA.pdf