eprintid: 38632
rev_number: 11
eprint_status: archive
userid: 6
dir: disk0/00/03/86/32
datestamp: 2020-10-16 04:13:14
lastmod: 2020-10-16 04:13:20
status_changed: 2020-10-16 04:13:14
type: thesis
metadata_visibility: show
creators_name: DEVI ANUGRAH PUTRI, 15360003
title: MEWAKILKAN PROSES PERCERAIAN KEPADA
KUASA HUKUM MENURUT HUKUM ISLAM
DAN HUKUM POSITIF
ispublished: pub
subjects: PD
divisions: jur_pma
full_text_status: restricted
keywords: mewakilkan, perceraian, hukum Islam, hukum positif.
note: NURDHIN BAROROH,S.H.I, M.S.I.
abstract: ABSTRAK
Perceraian atau talak merupakan putusnya ikatan perkawinan antara seorang suami dengan seorang istri baik melalui sebuah ucapan seorang suami yang memiliki arti talak ataupun melalui keputusan hukum di pengadilan atas gugatan yang diminta oleh istri. Talak tetap dinyatakan sah walaupun dengan menggunakan seorang utusan atau wakil untuk menyampaikan kepada istrinya yang berada di tempat lain, bahwa seorang suami telah mentalaknya. Sebaliknya, talak juga dinyatakan sah ketika seorang istri mengutus wakil untuk menyampaikan kepada seorang suami, bahwa seorang istri telah menggugat cerai kepadanya. Dengan demikian, telah banyak masyarakat Indonesia yang tidak bisa beracara sendiri di pengadilan. Dari latar belakang tersebut, maka akan muncul beberapa problem yang dapat dikaji dalam penelitian ini, yaitu sebab kebolehan mewakilkan perceraian kepada kuasa hukum menurut hukum Islam dan hukum positif serta persamaan dan perbedaan mewakilkan perceraian kepada kuasa hukum menurut hukum Islam dan hukum positif.
Adapun jenis penelitian yang dilakukan penyusun adalah dengan metode penelitian pustaka (Library Reseach), yakni penelitian yang dilakukan dengan menelaah dari bahan-bahan dari literatur primer yang berkaitan dengan masalah seperti Kitab Undang-undang Hukum Acara Perdata (KUHAP), al-Quran serta al-Hadis dan buku penunjang lainnya seperti kitab al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu karangan Wahbah Zuḥailī dan Fiqh al-Sunnah karangan Sayyid Sabiq, yang di mana dengan maksud untuk menemukan pendapat tentang masalah yang tengah diteliti. Adapun pendekatan yang dilakukan oleh penyusun adalah pendekatan ushul fiqih yang merujuk pada teori ḍarūriyah untuk mendekati masalah yang nantinya akan menunjukkan ketidakmungkinan seseorang untuk melakukan proses perceraiannya sendiri sehingga melakukan kondisi darurat.
Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa sebab kebolehan mewakilkan proses perceraian menurut hukum Islam dan hukum positif memiliki kriteria tertentu, di antara sebab kebolehan menurut hukum Islam adalah adanya hajah, ditakutkan akan menimbulkan masalah baru apabila suami dan istri tersebut bertemu kembali dan lain sebagainya. Sedangkan kebolehan menurut hukum positif di antaranya adalah lemahnya pengetahuan masyarakat tentang proses beracara dalam peradilan dan lain sebagainya. Perbedaan dan persamaan mewakilkan proses perceraian tersebut di antaranya adalah perwakilan menurut hukum Islam bisa dilakukan hanya melalui ungkapan lisan sedangkan menurut hukum positif perwakilan tidak bisa dengan lisan saja melainkan harus dengan surat kuasa khusus, dan persamaan mewakilkan proses perceraian diantaranya adalah sama-sama membolehkan meminta bantuan atau mewakilkan kepada seorang kuasa.
date: 2019-10-02
date_type: published
pages: 135
institution: UIN Sunan Kalijaga
department: Fakultas Syari'ah dan Hukum
thesis_type: skripsi
thesis_name: other
citation:   DEVI ANUGRAH PUTRI, 15360003  (2019) MEWAKILKAN PROSES PERCERAIAN KEPADA KUASA HUKUM MENURUT HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF.  Skripsi thesis, UIN Sunan Kalijaga.   
document_url: https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/38632/1/BAB%20II_BAB%20III_BAB%20IV_DEVI%20ANUGRAH%20PUTRI_15360003.pdf
document_url: https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/38632/2/HALAMAN%20DEPAN_BAB%20I_BAB%20V_LAMPIRAN_DEVI%20ANUGRAH%20PUTRI_15360003.pdf