relation: https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/38682/
title: PERATURAN KPPU NOMOR 3 TAHUN 2010 DALAM PERSPEKTIF  MAQASID AL-SYARI’AH
creator: ABDUL RAHMAN ASHIDIQ, NIM:17203010086
subject: Ekonomi - Masalah Hukum
description: Praktik monopoli (Ihtikar) merupakan kegiatan yang tidak diperbolehkan,  baik dalam hukum positif maupun hukum Islam. Di sisi lain terdapat ketentuan  khusus dalam peraturan Perundang-undangan di Indonesia bahwa negara diberi  kewenangan untuk melakukan monopoli dan pemusatan kegiatan ekonomi  terhadap cabang-cabang produksi yang dianggap penting oleh negara dan  menguasai hajat hidup orang banyak. KPPU mengeluarkan Pedoman Pelaksanaan  terkait kegiatan monopoli yang dilakukan oleh negara yaitu Peraturan KPPU No.  3 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pasal 51 UU No. 5 Tahun 1999  Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.  Selanjutnya apa urgensi dari dikeluarkannya Peraturan KPPU dan untuk melihat  Peraturan KPPU dalam perspektif maqasid Al-Syari'ah.  Jenis penelitian ini adalah studi kepustakaan (library research) dengan  yuridis-normatif yaitu dengan cara melakukan penelusuran terhadap peraturan  hukum, norma hukum, literatur yang berkaitan dengan permasalahan dalam  penelitian ini dan secara normatif berdasarkan peraturan perundang-undangan  tertulis.  Hasil penelitian ini adalah bahwa, faktor urgensi dikeluarkannya  Peraturan KPPU Nomor 3 Tahun 2010 yaitu karena adanya Faktor filosofis  bertujuan untuk membatasi kewenangan negara dalam melakukan monopoli agar  penerapan Pasal 51 UU No. 5 tahun 1999 mengarah pada falsafah bangsa yaitu  Pancasila dan Pembukaan UUD 1945 dan Batang Tubuh UUD 1945. Faktor  sosiologis adalah bertujuan untuk memperluas kewenangan negara dan juga  membatasi kewenangan negara agar penerapan Pasal 51 dapat dilaksanakan baik  bagi masyarakat, pelaku usaha, negara maupun KPPU itu sendiri. Faktor yuridis  adalah bertujuan untuk memberi kepastian hukum/memperkuat, dan memperjelas  kewenangan negara, serta mengawasi kewenangan negara dalam penyelenggaraan  monopoli. Bahwa monopoli dan pemusatan kegiatan ekonomi oleh negara yang  penyelenggaraannya diserahkan kepada BUMN atau BUMN bersama-sama  dengan badan/lembaga yang dibentuk pemerintah atau BUMN bersama-sama  dengan badan/lembaga yang ditunjuk Pemerintah menduduki tingakatan  dharuriyah, hajiyyah dan juga tahsiniyah. ditinjau dari maqasid 'am seperti  fungsi alokasi yang dikuasi negara dimanfaatkan untuk sebesar-besarnya  kemakmuran rakyat, ṣid khasah seperti fungsi distribusi yang dikuasai  negara untuk memenuhi kebutuhan pasar terus menurus, maqasid juz'iyyah  seperti fungsi stabilitasi yang dikuasai negara dibidang pertahanan keamanan,  moneter dan fiskal, dan juga terdapat maslahah jika ditinjau dari hifdzu al-din  seperti untuk menjaga keutuhan negara dan antar umat beragama, hifdzu al-nafs  seperti menjaga agar pelaku usaha tidak terjerumus hal yang merugikan dirinya  sendiri maupun merugikan kepentingan umum, hifdzu al-'aql seperti berpeluang  untuk meningkatan SDM rakyat Indonesia, hidfzu al-nasl seperti  menjaga/memelihara generasi bangsa Indonesia dan hifdzu al-mal seperti  menjaga/memelihara harta kekayaan negara.
date: 2019-10-18
type: Thesis
type: NonPeerReviewed
format: text
language: id
identifier: https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/38682/1/17203010086_COVER%2C%20BAB%20I%2C%20V%2C%20DAFTAR%20PUSTAKA.pdf
format: text
language: id
identifier: https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/38682/2/17203010086_BAB%20II%2C%20III%2C%20IV.pdf
identifier:   ABDUL RAHMAN ASHIDIQ, NIM:17203010086  (2019) PERATURAN KPPU NOMOR 3 TAHUN 2010 DALAM PERSPEKTIF MAQASID AL-SYARI’AH.  Masters thesis, UIN Sunan Kalijaga.